JAKARTA (Arrahmah.com) – Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) minta manajemen PLN jangan memaksa konsumen memakai listrik prabayar (token), jika yang bersangkutan tidak mau.
“Biarkan kalau konsumen tidak mau dan tetap memilih listrik pasca bayar,” kata Ketua YLKI, Tulus Abadi, Rabu (9/9/2015), lansir Poskotanews.
Selama ini mayoritas konsumen tidak mengerti struktur tarif pulsa (token) listrik. Sebab, ia melihat PLN sendiri kurang sosialisasi, sehingga konsumen banyak yang tidak tahu komponen biaya apa saja yang ada dalam pulsa listrik. “Berapa biaya komponen pajak, biaya administrasi dan lainnya?”
Seharusnya, ia menegaskan konsumen tidak dikenakan biaya administrasi bank. Sebab itu merupakan bagian dari layanan PLN kepada konsumen.
PLN juga harus proaktif mengedukasi konsumen, bagaimana menggunakan pulsa token secara cerdas dan efisien.
Karena itu tak heran jika ada dugaan struktur tarif listrik prabayar lebih mahal dibanding tarif listrik pasca bayar. Karena konsumen merasa dibebani membayar kWh meter listrik pra bayar yang harganya lebih mahal dibanding listrik pasca bayar.
Tak hanya itu, ia juga meminta manajemen PLN memperbaiki distribusi pulsa token, yang dibanyak tempat masih sulit diperoleh konsumen, terutama di pedesaan.
Perihal mafia token listrik yang merugikan konsumen, Tulus meminta Menko Kemaritiman, Rizal Ramli, mengungkap sumber data tersebut. Sehingga tidak membingungkan konsumen dan masyarakat umum. (azm/arrahmah.com)
