SANA’A (Arrahmah.com) – Pemerintah Yaman mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menolak resolusi yang dinilai hanya memojokkan Presiden Ali Abdullah Saleh. Selain itu, Yaman juga meminta agar PBB segera turun tangan dalam memberikan solusi politis bagi krisis yang tengah melanda negeri tersebut, lansir AFP pada Kamis (13/10/2011).
“Pemerintah Yamah yang juga ikut memantau pembahasan mengenai situasi Yaman di Dewan Keamanan, menegaskan agar solusi bagi krisis ini tidak muncul dengan hanya mengisukan resolusi,” kata salah seorang pejabat pemerintah yang enggan disebutkan namanya pada hari Rabu (12/10) pada kantor berita Saba.
Jalan keluar bagi krisis yang berlangsung berbulan-bulan ini “harus diambil melalui solusi politik, memperlihatkan inisiatif yang didukung oleh partai yang berkuasa, serta menyajikan mekanisme komprehensif untuk melaksanakan keputusan tersebut,” tambahnya.
Para pengunjuk rasa yang menuntut penggulingan Saleh berharap agar DK PBB mengambil tindakan tegas yang memaksa presiden itu berhenti.
Dewan Kerjasama Teluk (GCC) telah mengusulkan rencana perdamaian di mana Saleh harus menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan transisi. Namun pemimpin veteran yang telah memerintah selama 33 tahun itu menolak untuk menandatangani kesepakatan tersebut.
Inggris dan negara Eropa lainnya sedang menyusun rancangan resolusi PBB yang dapat diajukan kepada Dewan Keamanan dalam beberapa hari mendatang.
Dewan Keamanan PBB menyetujui pernyataan bulan lalu yang menekankan pada inisiatif perdamaian GCC, yakni sebuah resolusi akan memberikan tekanan diplomatik yang lebih besar bagi Saleh.
Menurut surat yang ditulis gerakan pemuda Yaman untuk PBB awal bulan ini, setidaknya 861 orang telah tewas dan 25.000 terluka sejak protes massa melawan Saleh meletus pada akhir Januari lalu. (althaf/arrahmah.com)