WASHINGTON (Arrahmah.com) – AS dan “Israel” sedang membentuk tim gabungan yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai rencana Washington untuk membuka kembali konsulat di Yerusalem – yang digunakan untuk penjangkauan diplomatik dengan Palestina – meskipun ditentang keras oleh “Israel”, sebuah laporan melansir Rabu (20/10/2021).
Panel bersama ini ,akan mencakup Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri “Israel” Yair Lapid, Axios melaporkan.
Hal itu dikemukakan Blinken dalam pertemuannya dengan timpalannya dari “Israel” di Washington pekan lalu.
Lapid dilaporkan memperingatkan Blinken bahwa pembukaan kembali konsulat de facto Palestina – yang ditutup oleh mantan Presiden Donald Trump pada 2019 – dapat memberi resiko yang cukup memberatkan pemerintah “Israel” karena pandangan yang berbeda tentang masalah tersebut.
Perdana Menteri Naftali Bennett dan pejabat tinggi “Israel” lainnya telah langsung rencana untuk membuka kembali konsulat.
“Saya tidak tahu bagaimana menyatukan koalisi ini jika anda membuka kembali konsulat,” ungkap Lapid kepada Blinken selama pertemuan mereka, menurut Axios.
Laporan itu melanjutkan bahwa Blinken mengakui sensitivitas politik seputar keputusan semacam itu, menambahkan bahwa tujuan tim gabungan ini adalah agar kedua belah pihak mencapai solusi dengan “cara bijaksana yang bertujuan mencegah masalah berubah menjadi insiden diplomatik yang lebih besar”.
Selain menutup konsulat, Trump juga mendukung klaim “Israel” atas Yerusalem Timur yang diduduki dengan memindahkan kedutaan AS ke kota itu pada 2018, yang memicu kemarahan di seluruh dunia.
Tel Aviv dipandang sebagai ibu kota de-facto “Israel” oleh sebagian besar dunia sementara Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.
Tidak jelas kapan tim gabungan AS-“Israel” akan dibentuk.
Blinken mengatakan pekan lalu bahwa pemerintah AS bermaksud untuk melanjutkan rencananya untuk membuka kembali konsulat tetapi akan meninggalkan kedutaan di Yerusalem di tempatnya.
Presiden AS Joe Biden telah berjanji untuk meningkatkan hubungan dengan Otoritas Palestina, yang rusak parah oleh keputusan Trump untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem.
“Israel” secara ilegal mencaplok Yerusalem Timur pada tahun 1980 dalam sebuah langkah yang ditolak secara luas oleh masyarakat internasional dan mengklaim seluruh kota sebagai ibu kotanya. (Althaf/arrahmah.com)