WONOSOBO (Arrahmah.id) – Pemberian bantuan oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), menjadi sorotan di media sosial. Hal tersebu lantaran karena warga miskin yang diberikan bantuan berupa dana renovasi rumah dari lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah adalah kader PDIP.
Beberapa foto yang memperlihatkan Ganjar menyerahkan simbolis plakat bantuan sebesar Rp20 juta kepada beberapa orang kader PDIP juga beredar di media sosial. Dalam plakat bantuan tersebut tercantum logo dan tulisan Baznas.
Ganjar sempat mengunggah foto penyerahan bantuan tersebut dalam akun Twitter @ganjarpranowo. Ganjar menyebut bantuan itu menjelang ulang tahun PDIP ke-50. Penerima bantuan menurutnya adalah Ketua Ranting PDIP.
“Menjelang ultah @PDI_Perjuangan ke-50, saya berencana memugar 50 rumah kader yang kondisinya belum layak. Rumah Pak Sumarwan ini jadi yang pertama. Beliau Ketua Ranting PDIP Desa Kapencer, Kecamatan Kertek, (Kabupaten) Wonosobo,” katanya melalui akun Twitter, @ganjarpranowo, seperti dilihat pada Jumat (30/12/2022).
Meski postingan tersebut sudah dihapus, namun warganet ramai mengkritik Ganjar karena diduga menggunakan dana Baznas untuk kepentingan partai.
Terkait kasus tersebut, Baznas pun angkat suara. Ketua Baznas Jateng Ahmad Daroji menjelaskan bahwa pihaknya senantiasa memberikan bantuan kepada warga miskin, tanpa melihat afiliasi partainya.
Untuk ini, Ia mengatakan Ganjar memberikan bantuan dana dari Baznas untuk renovasi rumah warga miskin yang merupakan kader PDIP.
“Jadi diberikan Baznas itu orang miskin. Tak ditanya kamu partainya apa? Enggak. Yang ditanya itu miskin atau tidak. Bantuan rumah itu karena dia miskin tak bisa perbaiki rumah. Jadi orang Indonesia yang tak punya [afiliasi] partai siapa? Tapi orang miskin itu kebetulan orang PDIP,” kata Daroji pada Jumat (30/12), seperti dilansir CNNIndonesia.
Menurutnya, banyak orang miskin di Indonesia pasti memiliki afiliasi dengan partai tertentu, tak terkecuali PDIP.
“Jadi tak pandang partai. Yang diberi itu karena miskinnya. Pihak yang berhak menerima zakat. Nah apakah kita mau larang mereka milih partai? Enggak bisa kita. Siapa pun yang menerima zakat tak dilihat karena partainya, tapi miskinnya,” pungkasnya. (rafa/arrahmah.id)
