![Warga Sudan selama tiga pekan melakukan protes menentang kebijakan militer. [Foto : Middle East In 24]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2021/12/Warga-Sudan-Lanjutkan-Protes-Kudeta-Militer.jpg?fit=1619%2C1080&ssl=1)
KHARTOUM (Arrahmah.com) — Ratusan orang berdemonstrasi di ibu kota Sudan Khartoum pada Senin (13/12/2021) selama tiga pekan berturut-turut guna menentang kesepakatan politik baru-baru ini antara perdana menteri dan militer.
Para demonstran menyerukan penyerahan kekuasaan kepada otoritas sipil dan mereka mengecam kesepakatan antara Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan militer.
“Kami berdemonstrasi menentang Hamdok dan militer,” kata Nadir Abdul Aziz, seorang pengunjuk rasa di Khartoum, kepada Anadolu Agency (14/12/2021).
Dia menuduh militer menggunakan kekerasan “untuk menguasai negara” dan “Hamdok disayangkan malah memberikan legitimasi untuk kudeta.”
Para pengunjuk rasa berbaris menuju istana presiden di Khartoum tengah, di tengah seruan untuk pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dalam tewasnya pengunjuk rasa sejak kudeta militer pada 25 Oktober.
Ahmed Latif, seorang saksi mata, mengatakan polisi menggunakan gas air mata, peluru karet, dan tongkat untuk membubarkan pengunjuk rasa di dekat istana.
“Polisi menggunakan gas air mata secara intensif terhadap pengunjuk rasa damai, dan langkah ini merupakan pelanggaran nyata dan membuktikan bahwa militer dan Hamdok tidak menghormati hak asasi manusia atau kebebasan berkumpul,” ujar dia.
Tidak ada komentar dari pihak berwenang Sudan atas klaim tersebut.
Menurut petugas medis, lebih dari 40 pengunjuk rasa tewas dalam protes di Sudan sejak 25 Oktober, ketika militer membubarkan pemerintah transisi Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat, di tengah tuduhan antara politisi dan militer.
Hamdok dibebaskan pada 21 November di bawah kesepakatan dengan kepala dewan militer yang berkuasa Jenderal Abdel Fattah al Burhan, upaya untuk menyelesaikan krisis politik yang mengancam akan merusak transisi demokrasi Sudan.
Sebelum pengambilalihan militer, Sudan dikelola oleh dewan berdaulat pejabat militer dan sipil yang mengawasi periode transisi hingga pemilihan umum pada 2023 sebagai bagian dari pakta pembagian kekuasaan yang genting antara militer dan koalisi Pasukan Kebebasan dan Perubahan. (hanoum/arrahmah.com)
