BANDUNG (Arrahmah.com) – Ratusan warga Jawa Barat yang berlalu lalang di depan Gedung Sate, Kota Bandung, membubuhkan tanda tangan di atas spanduk yang dibentangkan ditengah-tengah aksi penolakan kenaikan BBM yang diselenggarakan oleh DPD I Hizbut Tahrir Indonesia Jawa Barat pada Jumat [21/11/2014]. Dalam aksi tersebut, HTI mempertegas sikapnya terkait penolakan atas keputusan menaikkan harga BBM yang dilakukan rezim Jokowi-JK.
Mengutip laporan MI Jawa Barat, Ustadz Luthfi Afandi, Humas HTI Jawa Barat, mengatakan apa yang dilakukan pemerintah semakin menunjukan wajah demokrasi yang penuh kebohongan.
“Jargon dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang diusung oleh sistem demokrasi itu penuh kebohongan. Bila konsisten dengan jargon tersebut, mestinya pemerintah tak menaikkan harga BBM. Pasalnya, mayoritas rakyat tak menghendaki ini” tegasnya.
Alih alih mewakili suara rakyat, demokrasi justru membuat negara hanya mewakili kepentingan segelintir kapitalis saja. Kenaikan BBM, menurut dia, adalah satu bukti nyata mengenai hal tersebut.
“Kebijakan ini sesungguhnya tidak lain adalah upaya untuk menyukseskan liberalisasi Migas di sektor hilir, setelah sebelumnya hulu telah dikuasai. Sehingga penguasaan Migas lebih besar diberikan kepada swasta (asing)” ungkap Ustadz Luthfi..
Kata Ustadz Luthfi, dalam Islam sumber daya alam termasuk migas, hakikatnya adalah milik rakyat. Sehingga semestinya, dikelola untuk kepentingan rakyat. Untuk itu, dihadapan insan media, Dia mewakili Hizbut Tahrir akan terus berupaya turun secara langsung ke tengah-tengah masyarakat, untuk menjelaskan hakikat dari masalah BBM ini.
“Kami akan terus mencerdaskan masyarakat. Mereka harus cerdas dan jangan mau dibohongi oleh penguasa yang menzaliminya. Bila cerdas, tentu akan berbeda. Masyarakat luas tak akan diam dan mudah dibohongi” pungkasnya.
Aksi yang dilakukan oleh HTI Jawa Barat sendiri merupakan aksi yang kedua dalam dua pekan terakhir. Sebelumnya, sebelum BBM resmi dinaikkan rezim Jokowi-JK. (azm/arrahmah.com)