SURABAYA (Arrahmah.com) – Walikota Surabaya Tri Rismaharini menentang keras rencana Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo yang merencanakan penutupan lokalisasi Dolly. Risma, panggilan akrab Tri Rismaharini, menyebut bahwa penolakannya bukan terkait pembelaan untuk melegalkan adanya prostitusi di Surabaya, melainkan penutupan lokalisasi yang disebut-sebut terbesar se-Asia Tenggara tersebut bukan “solusi yang pas”?
“Saya sudah bertemu Gubernur Jatim, dan saya sampaikan bahwa tak bisa lokalisasi Dolly ditutup,” terang Risma, Ahad (24/10/10). Wali kota perempuan pertama di Surabaya tersebut mengaku khawatir jika ditutup maka pekerja seks komersial (PSK) akan ‘berjualan’ di pinggir jalan hingga akhirnya menyebar tak terkontrol. “Itu yang saya tak mau,” ujar Risma.
Menurutnya, penghuni lokalisasi Dolly itu kebanyakan berlatar belakang keluarga miskin. Sehingga akar masalahnya adalah kemiskinan, yang membuat banyak wanita tercebur dalam dunia prostitusi. “Kita harus tahu akar masalahnya. Jika kemiskinan, kita harus tangani itu dulu,” ucap wali kota yang diusung PDIP tersebut.
Risma melanjutkan bahwa pihaknya sudah punya strategi mengatasi masalah sosial terkait adanya lokalisasi Dolly. Ia akan menggunakan pendekatan fisik maupun nonfisik untuk mengurangi jumlah PSK yang berdasar data terakhir petugas Kecamatan Sawahan mencapai 1.050 orang.
“Kalau untuk nonfisik itu, misalnya ya dengan pengajian dan tambahan kegiatan rohani lainnya. Kan ada masjid-masjid di dekat sana itu yang mengadakan kegiatan. Untuk pendekatan nonfisiknya saya belum mau katakan masih rahasia,” katanya berteka-teki.
Risma mengaku tak khawatir dengan kebijakannya yang bakal mengundang kecaman warga Surabaya. Ia mengungkap, 95 persen penghuni wisma Dolly sebenarnya bukan dari Surabaya, melainkan dari berbagai daerah di Jatim. Maka itu, ia menargetkan pada 2011, konsep yang dirancangnya akan dilaporkan kepada Gubernur Jatim, sebagai langkah pengganti penutupan lokalisasi Dolly.
“Intinya kan gimana caranya untuk menertibkan para PSK. Orang kesitu (Dolly) kan memang untuk itu. Nah, konsep yang saya buat itu nanti mempertimbangkan hal itu,” tukas Risma.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo mendesak agar penutupan lokalisasi Dolly segera dilakukan. Karena yang memiliki wewenang adalah Pemkot Surabaya, maka pihaknya akan memberi dukungan dan bantuan jika diminta agar lokalisasi Dolly tak lagi eksis di Surabaya.
“Akar masalah penghuni Dolly bukan melulu kemiskinan, jadi kami akan dorong terus agar Dolly ditutup. Saya terima jika rencana ini ada muatan politis, tapi tujuannya bagus,” tegas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut. (haninmazaya/repubika/arahmah.com)
