JAKARTA (Arrahmah.id) – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Waketum MUI) Anwar Abbas menyoroti prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai terlalu sibuk mengurus suksesi kepemimpinan yang akan berlangsung.
“Oleh karena itu saya menghimbau kepada bapak Presiden Jokowi yang telah banyak berbuat untuk negeri ini, agar lebih berkonsentrasi penuh bagi menyelesaikan tugasnya,” katanya melalui keterangan resmi, pada Jumat (2/6/2023).
“Jangan disibukkan atau tersibukkan oleh urusan suksesi kepemimpinan yang akan berlangsung,” lanjutnya.
Anwar menambahkan bahwa jika berpolitik maka berpolitiklah dengan etis, bermoral, dan berakhlak. Jangan ada yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti mempergunakan dan memperalat kekuasaan serta hukum untuk berbuat diskriminatif dan zalim.
Ia mengingatkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini akan terus berjalan meskipun para politisi yang saat ini menjabat sudah tiada.
“Oleh karena itu, jangan ada di antara kita yang beranggapan bahwa tanpa kehadiran kita dan orang-orang kita maka negeri ini akan hancur,” paparnya.
“Hal demikian selain sudah ada ketentuan, sistem dan mekanismenya juga agar demokrasi di negeri bisa berjalan baik, lancar dan sehat,” ungkap Anwar.
Ia juga menilai Indonesia benar-benar sangat memerlukan kehadiran para politisi yang bermental negarawan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945.
Anwar mengatakan politisi harus mengedepankan nilai-nilai perikemanusiaan, persatuan dan kesatuan serta kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu, dalam menghadapi semua persoalan termasuk dalam menghadapi masalah suksesi kepemimpinan, mereka lebih mengedepankan sikap arif yang penuh dengan hikmah kebijaksanaan.
“Hal-hal seperti ini penting untuk disampaikan dan diingatkan agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang telah menjadi idaman dan cita-cita dari kita semua dapat mewujud dan terwujud di negeri yang sama-sama kita cintai ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (29/5) lalu, Jokowi mengakui melakukan cawe-cawe dalam politik.
Jokowi mengklaim cawe-cawe yang dilakukannya adalah demi kepentingan negara, agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ada transisi kepemimpinan.
“Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe,” kata Jokowi.
Isu intervensi mencuat usai Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai politik di Istana untuk membahas politik. (rafa/arrahmah.id)
