JAKARTA (Arrahmah.com) – Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, pada Rabu (23/1/2019), menyebut pembatalan pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir jauh lebih buruk dari hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet.
Diketahui, rencana pembebasan Ustadz Ba’asyir datang dari penguasa dan langsung disampaikan Presiden Joko Widodo.
Pada Jumat (18/1), Jokowi menguatkan penyataan pakar hukum tata negara yang juga pengacara Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendera yang pertama kali mengabarkan pembebasan Ustaz Ba’asyir.
Jokowi mengatakan, salah satu alasan Ustaz Ba’asyir dibebaskan karena faktor kemanusiaan.
Namun, setelah tiga hari, yaitu Senin (21/1) petang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, pembebasan ustadz Ba’asyir membutuhkan pertimbangan dari sejumlah aspek terlebih dahulu.
“Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespons permintaan tersebut,” ujar Wiranto.
Kemudian, pada Selasa (22/1), kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memastikan bahwa saat ini permintaan pembebasan bersyarat Ustadz Ba’asyir tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah.
“Pembebasan Ustaz ABB adalah hoax terbesar dari penguasa yang disampaikan langsung oleh Presiden,” kata Ferdinad di akun Twitter @Ferdinand_Haean, Rabu (23/1), lansir RMOL.
“Jika sekarang batal dan disebutkan karena syarat tak terpenuhi, maka kisah pembebasan yang batal ini, jauh lebih buruk dari hoax Ratna Sarumpaet,” lanjutnya.
Ferdinand juga “menyentil” Yusril Ihza Mahendera yang pertama kali mengabarkan pembebasan Ustaz Ba’asyir dan juga diamini Presiden Jokowi.
“Bang @Yusrilihza_Mhd apa pendapat abang? Merasa dikadali tidak oleh rezim ini?” ujarnya.
Di twittan lain, Ferdinand menyebutkan beberapa hoax rezim ini yang juga melibatkan Jokowi, di antaranya soal mobil Esemka, menolak utang asing, dan pembebasan Ustadz Ba’asyir.
(ameera/arrahmah.com)