ISLAMABAD (Arrahmah.com) – Pemerintah Pakistan melarang partai Islam yang berpengaruh di Pakistan, Tehreek e Labbaik Pakistan (TLP). Keputusan itu diambil karena TLP dianggap bertanggung jawab atas demo anti-Prancis yang melumpuhkan sebagian besar ibukota negara.
Dilansir AFP (14/4/2021), ribuan pendukung dari TLP telah memblokir persimpangan jalan utama di kota-kota di seluruh Pakistan pekan ini. Pada aksi itu dua petugas polisi tewas dalam bentrokan dengan peserta aksi.
“Kami telah memutuskan untuk melarang TLP dan drafnya akan diajukan ke kabinet untuk disetujui,” Menteri Dalam Negeri Sheikh Rashid Ahmed mengatakan pada konferensi pers.
Dia mengatakan tuntutan partai berisiko membuat Pakistan terlihat seperti negara radikal bagi dunia luar.
Sebelumnya, TLP mengadakan protes di jalan selama berhari-hari karena masalah penistaan agama yang dilakukan Prancis. Aksi protes itu menyebabkan sebagian besar ibu kota Pakistan lumpuh.
Pemerintah Pakistan memiliki sejarah panjang dalam menghindari konfrontasi dengan kelompok-kelompok Islam. Pemerintah khawatir tindakan keras terhadap partai-partai Islam dapat memicu kekerasan yang lebih luas di republik itu.
Partai yang telah dilarang pemerintah tidak dapat mengikuti pemilu, mengumpulkan dana, atau bahkan mempertahankan jabatan fisik.
Protes terbaru pecah setelah penahanan pemimpin TLP Saad Rizvi pada Senin lalu. Dia didakwa berdasarkan undang-undang anti-terorisme.
Massa tidak terima atas dakwaan tersebut karena Rizvi sebenarnya hanya menyerukan pawai di ibu kota untuk kembali menuntut pengusiran duta besar Prancis.
TLP sendiri menyerukan agar Prancis bertanggung jawab karena dukungannya kepada majalah Charlie Hebdo yang menerbitkan ulang kartun Nabi Muhammad.
Rizvi adalah putra seorang ulama yang hebat dan pemimpin TLP sebelumnya, Khadim Hussain Rizvi. Dia meninggal pada November lalu setelah memimpin demonstrasi besar-besaran anti-Prancis.
Selama protes tersebut, massa TLP membuat aktivitas ibu kota terhenti selama tiga hari. Hingga pihak berwenang pun memblokade sinyal telepon seluler di Islamabad dan sekitarnya.
Demonstrasi berakhir setelah pertemuan antara pemerintah dan pemimpin partai, yang mengklaim bahwa Islamabad telah setuju untuk mengusir duta besar Prancis. Pemerintah juga tidak pernah mengakui detail kesepakatan apa pun. (hanoum/arrahmah.com)
