JAKARTA (Arrahmah.com) – Duta Besar Amerika Serikat (AS) Robert Blake seperti diberitakan CNN Indonesia , Jumat (7/11/2014) mengatakan pemerintah Amerika Serikat menawarkan bantuan kerjasama pengawasan laut kepada pemerintah Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi pencurian ikan ilegal yang terjadi di laut Indonesia.
“Kami terbuka dengan (kerjasama) di bidang maritim. Saya sudah bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan akan membicarakan lebih lanjut,” ujar Blake di rumah dinasnya, Jakarta, Kamis (6/11) petang.
Dia menyebut sejauh ini sudah ada kerjasama yang dilakukan di antaranya membantu melindungi area-area kelautan yang menjadi bagian dari wilayah Indonesia.
“Kerjasama terkait pengawasan laut, bagaimana melindungi laut dari illegal fishing,” ucap mantan asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk urusan Asia Selatan dan Tengah ini.
Jika pemerintah setuju, Blake mengaku akan meminta bantuan dari Angkatan Laut AS (US Navy) untuk turut memantau praktik pencurian ikan ilegal di wilayah teritorial Indonesia. “Ada banyak yang akan bersinergi terutama soal militer,” ujarnya.
Pernyataan Duta Besar AS yang akan meminta keterlibatan US Navy untuk membantu pengawasan laut RI khususnya dalam memberantas illegal fishing mendapat reaksi dan penolakan keras.
Salah satunya dari Direktur Indonesia Maritime Institute (IMI), DR. Y. Paonganan yang mengatakan bahwa pengawasan wilayah kedaulata RI adalah kewenangan TNI AL dan urusan dalam negeri RI, tidak boleh ada negara lain yang boleh ikut apalagi melibatakan kapal perangnya untuk menjaga perairan kita. Hal ini menurut pakar maritim ini merupakan pelecehan, seakan-akan bangsa ini tidak mampu mengawasi wilayah kedaulatannya.
“Bila mendapat tawaran seperti itu, sebaiknya Menteri Susi harus menolaknya karena hal itu bertentangan dengan UUD dan prinsip-prinsi bernegara, jangan seenaknya mengambil keputusan-keputusan yang mencederai harga diri bangsa ini, apalagi dengan melibatkan angkatan perang nagara lain untuk mengawasi periaran kita adalah sebuah langkah yang sangat keliru bila hal itu terjadi,” tegas Y Paonganan, dilansir RMOL, Senin (10/11/2014).
Jika ingin memberantas illegal fishing, menurut Paonganan, banyak hal yang bisa di lakukan, salah satunya dengan memperkuat armada kapal TNI AL sehingga dapat memperketat wilayah-wilayah yang rawan pencurian ikan. Dan illegal fishing terbesar terjadi bukan karena banyaknya kapal pencuri ikan yang masuk ke perairan kita, tapi karena banyaknya illegal license, dimana satu ijin bisa digunakan oleh puluhan bahkan ratusan kapal.
“Banyak hasil tangkapan yang tidak terecord, karena kapal-kapal berijin itu mengirim hasil tangkapan langsung ke luar negeri dengan transhipment di tengah laut, selain itu mafia minyak yang juga orang kita sendiri menjual minyak subsidi ditengah laut ke kapal-kapal ikan yang sedang beroperasi, sehingga memberi peluang kapal-kapal itu tidak sandar di pelabuhan-pelabuhan perikanan untuk mengisi BBM sambil melaporkan hasil tangkapannya,” ungkap Y Paonganan.
Ditegaskannya pula, hal-hal tersebutlah yang harus dibenahi menteri Susi, jangan karena ingin sukses jadi menteri lantas membawa-bawa negara asing untuk ikut mencampuri urusan dalam negeri kita dan menerima tawaran negara lain mengawasi laut kita. Bila hal itu terjadi maka nasionalisme Menteri Susi patut dipertanyakan.
Senada dengan itu akun facebook Kopassus Indonesia menulis;
“TNI disuruh anteng diem, untuk keamanan laut pun harus kerja sama dengan Asing
TNI AL kita berasa di injak-injak
apa tidak berpikir,
masa nyuruh maling jagain rumah sendiri !!!
MIKIR !!!
Menteri kelautan dan perikanan Puji Astuti dan.Duta Besar AS untuk Indonesia Robert Blake sudah melakukan kesepakatan untuk memakai Angkatan Laut AS akan mengambil alih pengaman laut Indonesia..
Bisa kita bayangkan apabila nanti Angkatan Laut Amerika Serikat sudah menguasai Indonesia. Bahkan isunya salah satu Kapal Induk USS George Washington nya akan merapat ke daerah Kalimantan dengan mengangkut ratusan pesawat tempur canggih.” (azm/arrahmah.com)
