YANGON (Arrahmah.com) – Seorang pejabat senior Uni Eropa telah mendesak Myanmar untuk memberi akses penuh ke negara bagian utara Rakhine, The Sun Daily melansir pada Senin (15/5/2017).
Daerah di sepanjang perbatasan barat laut negara itu telah mendapat penguncian sejak Oktober tahun lalu, ketika militer melancarkan kampanye untuk memburu gerilyawan Rohingya yang diklaim melakukan serangan mematikan di sebuah pos polisi.
Sekitar 100.000 orang dari minoritas Muslim digusur oleh kekerasan tersebut, kebanyakan dari mereka melarikan diri ke Bangladesh dan membawa serta cerita mengerikan tentang pemerkosaan, penyiksaan dan pembunuhan massal oleh tentara Myanmar.
Myanmar telah menolak klaim PBB bahwa pasukan keamanannya telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menolak untuk mengizinkan pengamat internasional memasuki wilayah tersebut.
Pemimpin De facto Myanmar Aung San Suu Kyi bulan ini secara terbuka menolak sebuah misi PBB untuk menyelidiki kekerasan setelah bertemu dengan kepala diplomatik Uni Eropa Federica Mogherini.
Komisioner Uni Eropa untuk pemberian bantuan Christos Stylianides mengatakan bahwa dia meminta akses kemanusiaan yang tidak terbatas selama tiga hari kunjungan ke Myanmar, yang termasuk tur Rakhine utara.
“Saya sering mengemukakan masalah ini dalam sejumlah pertemuan, tidak hanya dengan menteri tapi juga dengan komisaris distrik Maungdaw,” ungkap Stylianides dikutip AFP dalam kunjungannya pada Ahad (14/5).
Uni Eropa telah berjanji untuk memberi Myanmar bantuan pembangunan senilai 800 juta euro antara 2014-2020, menjadikannya penerima terbesar kedua di Asia setelah Afghanistan.
Stylianides adalah pejabat asing dengan profil tertinggi yang menyambangi Rakhine utara sejak utusan hak asasi manusia PBB Yanghee Lee dan mantan kepala PBB Kofi Annan, yang memimpin sebuah komisi yang bertugas untuk menyelesaikan perpecahan mendalam antara ummat Budha dan Muslim di Rakhine. (althaf/arrahmah.com)
