DOHA (Arrahmah.com) – Persatuan Ulama Muslim Internasional (IUMS) telah memperingatkan pihaknya menentang rencana relokasi kedutaan AS di “Israel” dari Tel Aviv ke Yerusalem.
“Langkah tersebut akan menjadi pelanggaran resolusi PBB,” kata badan yang berbasis di Doha dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Sabtu (21/1/2017), seperti dikutip Middle East Monitor.
Presiden AS yang baru dilantik, Donald Trump, telah berjanji selama kampanye pemilu untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang sempat ditunda-tunda oleh pemerintah sebelumnya – baik Republik dan Demokrat.
“Israel” mengklaim Yerusalem sebagai “ibu kota abadi” setelah menduduki bagian timur kota tersebut selama perang Arab-Israel tahun 1967. Sementara itu, masyarakat internasional tidak mengakui klaim tersebut dan semua kedutaan asing saat ini berada di Tel Aviv.
Awal bulan ini, Senat Partai Republik AS memperkenalkan undang-undang relokasi kedutaan dan mengakui Yerusalem sebagai ibukota “Israel”.
“Intelektual, ulama dan pemimpin Muslim tidak akan menerima relokasi kedutaan besar AS ke Yerusalem,” tegas IUMS.
IUMS memperingatkan bahwa langkah ini “akan menyulut konflik dan penghasutan, serta dimanfaatkan oleh kalangan ekstremis serta menghasut kebencian terhadap mereka menyerang hak-hak rakyat Palestina”.
Sebelumnya, Trump menuding pemerintah mantan Presiden Barack Obama tidak ramah pada “Israel”.
Pasca ‘tumbangnya kekuasaan’ Obama, berbagai spekulasi muncul tentang bagaimana presiden Trump akan mempengaruhi hubungan antara AS dan “Israel”.
Dua minggu sebelumnya, Trump menunjuk menantunya yang Yahudi, Jared Kushner, sebagai penasihat senior setelah sebelumnya menyarankan Kushner menjadi utusan AS untuk Timur Tengah karena keterkaitannya dengan “Israel”. (althaf/arrahmah.com)
