KABUL (Arrahmah.id) – Beberapa ulama dan tetua suku di negara tersebut meminta Imarah Islam Afghanistan untuk segera membuka sekolah dan universitas untuk anak perempuan di negara tersebut.
Dalam sebuah pertemuan di Kabul, mereka mengatakan bahwa kehadiran perempuan diperlukan di seluruh negeri dan mereka harus memiliki akses ke pendidikan.
Lebih dari dua ratus ulama dan tetua suku dari berbagai provinsi di Afghanistan, bersama dengan anggota kabinet Imarah Islam, menghadiri pertemuan pada Sabtu (13/1/2024) di Qasre Sapidar (Istana Sapidar) dengan topik “Peran ulama dan tetua suku dalam memperkuat hubungan antara bangsa dan sistem”.
“Pandangan komite mengenai pendidikan adalah bahwa Imarah Islam telah memperhatikan kebutuhan ilmu-ilmu agama dan kontemporer, tetapi harus membuka sekolah dan universitas untuk anak perempuan dan perempuan,” kata Mohammad Hashem, perwakilan dari zona selatan Afghanistan, seperti dilansir Tolo News.
“Tindakan serius harus diambil untuk memberikan hak-hak perempuan dan pendidikan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum sistem Islam,” kata Mohammad Islam, perwakilan dari zona barat negara tersebut.
Beberapa peserta meminta Imarah Islam Afghanistan untuk memperhatikan tuntutan sah rakyat di bidang ekonomi, pembangunan, dan mempekerjakan para profesional di pemerintahan.
“Kami meminta Imarah Islam untuk membangun bendungan air di seluruh Afghanistan sehingga dapat meningkatkan ketinggian air dan meringankan masalah rakyat,” kata Abdul Hadi, perwakilan dari zona Tenggara negara tersebut.
“Setiap posisi yang diumumkan, keseimbangan tidak diperhitungkan di provinsi tersebut, hanya Mujahid dari Imarah Islam yang dipekerjakan,” kata Abdul Ghafor, perwakilan dari Zona Utara.
Wakil Perdana Menteri untuk Urusan Politik, Mawlawi Abdul Kabir, dan sejumlah anggota kabinet yang hadir dalam pertemuan tersebut, berjanji bahwa semua tuntutan dan keprihatinan warga negara akan ditanggapi.
Abdul Kabir menambahkan bahwa musuh-musuh mengintai untuk menghancurkan hubungan antara negara dan pemerintah dan ia meminta warga untuk mendukung sistem yang ada saat ini.
“Imarah Islam akan menerima tuntutan selama tuntutan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsipnya. Namun, adalah tanggung jawab Anda untuk mendukung dan membantu sistem yang ada saat ini,” kata Mohammad Khalid Hanafi, penjabat Menteri Wakil dan Kebajikan.
Para peserta pertemuan mendesak Imarah Islam untuk fokus secara merata pada sektor-sektor pembangunan provinsi dan tidak membatasi pandangan mereka pada satu bidang saja. (haninmazaya/arrahmah.id)
