JAKARTA (Arrahmah.com) – Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia menyampaikan pernyataan sikap kepada pemerintah Indonesia, antara lain mendesak Pemerintah untuk menolak masuknya tenaga kerja asing (TKA) khususnya yang berasal dari negara China dengan alasan apapun juga.
Alasannya, TKA dari China adalah transmitor utama Virus Corona Desease 2019 (Covid-19) yang sangat berbahaya dan mematikan.
BacaJuga
Pernyataan sikap MUI ini mendapat dukungan berbagai kalangan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Ustadz Edy Mulyadi mendukung pernyataan dan sikap MUI kepada pemerintah Indonesia yang telah mengeluarkan kebijakan kontradiktif dengan peraturan pemerintah sendiri terutama terkait penanganan Covid-19 selama ini dan masuknya ratusan TKA China ke Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Pernyataan dan sikap MUI itu sangat bagus karena saat ini ada ketidakadilan yang sangat kentara,” ujar Edy Mulyadi, Ahad (10/5/2020), sebagaimana dilansir Harian Terbit.
Menurut Edy, ketidakadilan yang dilakukan pemerintah, yakni bersikap keras dan tegas terhadap rakyatnya sendiri dengan aturan harus di rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh berkerumun, harus memakai masker, cuci tangan dan physicall distancing. Bahkan ada acara pernikahan yang dibubarkan. Sholat Jumat atau tarawih yang dilarang, serta yang mudik diperintahkan untuk putar arah kembali dan dikenakan denda.
Namun, lanjutnya, hal itu berbeda terbalik dengan sikapnya terhadap TKA China yang sangat longgar, tiap hari kita baca dari group WA, media sosial, bagaimana setiap hari TKA China terus membanjiri Indonesia, khususnya di Konawe, Sulawesi Tenggara.
“Ketidakadilan yang dialami rakyat, juga semakin diperparah ketika Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS) justru malah membuat aturan yang membingungkan rakyat, membuat aturan membuka semua moda transportasi, baik darat, udara dan laut,” tandasnya.
Menurut Edy, akibat dibukanya moda transportasi maka bandara Soekarno-Hatta terjadi lonjakan penumpang. Sehingga membuat puluhan penumpang pesawat positif Covid-19.
“Ini gila sekali. Jadi sebetulnya, pemerintah serius tidak menghadapi perang melawan Covid-19,” tanyanya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai bahwa munculnya pernyataan sikap dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi di Indonesia ke pemerintah adalah hal rasional dan tidak mengandung unsur politis.
“Saya lihat, alasan penolakan itu sangat rasional. Tidak ada unsur politik. Juga tidak ada unsur tidak suka. Yang dikedepankan adalah keamanan dan kepentingan rakyat,” kata Saleh, lansir Okezone, Ahad (10/5/2020).
Politikus PAN itu menyetujui pernyataan sikap dari MUI provinsi itu. Menurutnya, wajar apabila muncul kekhawatiran tersendiri apabila pemerintah bersikukuh mendatangkan pekerja dari China di tengah perekonomian sulit dan pandemi Covid-19.
“Sebagai bagian dari komponen bangsa, sangat wajar jika MUI menyampaikan aspirasi, pendapat, usulan dan penilaian kepada pemerintah,” ucap Saleh.
Diketahui, sebanyak 32 Dewan MUI provinsi di Indonesia menyatakan sikap bahwa menolak masuknya ratusan tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia dan pelonggaran moda transportasi di tengah pandemi Covid-19.
(ameera/arrahmah.com)
