PARIS (Arrahmah.id) – Menteri Dalam Negeri Perancis mengecam komentar rasis pada Sabtu (2/4/2022) dan membela ucapan selamatnya kepada Muslim Perancis yang memperingati awal bulan suci Ramadhan.
Gerald Darmanin menulis kecamannya di media sosial atas komentar rasis yang dilontarkan dalam tweetnya pada 1 April yang mengucapkan “selamat Ramadhan” kepada semua Muslim di Perancis.
“Kemarin saya mengucapkan selamat menyambut Ramadhan kepada saudara-saudara kita yang beragama Islam. Sejak itu banyak komentar, sedikit rasis, sehingga saya tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang Kristen atau Yahudi. Ini jelas salah,” tulis Darmanin, menambahkan tautan ke akun sebelumnya, yang berisi ucapan selamat untuk perayaan Natal, Paskah, Hanukkah dan Rosh Hashanah.
“Saya berharap mereka yang menyebarkan informasi palsu ini dengan pikiran ekstremis meminta maaf atas serangan yang tidak adil ini. Sementara itu, ya, selamat Ramadhan,” tambahnya, dilansir Anadolu Agency.
Tweet ucapan Ramadhannya tersebut disukai oleh 125.000 pengguna dan di-retweet lebih dari 3.500 kali, hingga Sabtu (2/4) malam.
Lebih dari 3.100 tanggapan terhadap tweet itu termasuk yang menuduhnya munafik, sementara yang lain mengkritik menteri karena melanggar prinsip sekularisme dan karena berusaha merayu Muslim menjelang pemilihan presiden mendatang pada 10 April.
“Apakah Anda juga mengucapkan Selamat Prapaskah kepada semua umat Katolik? Awal Prapaskah adalah pada 02 Maret untuk informasi Anda dan saya tidak melihat tweet pemilihan tentang masalah ini,” kata pengguna @GabyChris54.
“Saya tidak tahu bahwa Perancis adalah negara Muslim. Itu baru, baru saja keluar,” kata @Amarelysfleur.
Berbicara kepada menteri dengan nama tengah Muslim Aljazairnya, @Lalluzze, mengatakan, “Terima kasih, Moussa. Ketahuilah bahwa Negara dan Gereja telah dipisahkan di Prancis sejak 1905. Sebagai anggota pemerintah, Anda harus menghormati prinsip sekularisme.”
Jurnalis dan aktivis Prancis Sihame Assbague, mengatakan, “Berasal dari seorang menteri yang dengan penuh semangat berpartisipasi dalam kriminalisasi, represi dan/atau pembubaran sejumlah tokoh dan struktur Muslim & yang tidak pernah berhenti memberi makan manajemen kolonial budaya Muslim, itu sialan, sama-sama nakal.”
Sebagai kepala Kementerian Dalam Negeri di bawah pemerintahan Presiden Emmanuel Macron, Darmanin dikenal menerapkan kebijakan untuk memerangi mereka yang berideologi “separatis”.
Dia mendorong undang-undang kontroversial yang dijuluki undang-undang anti-separatisme dan dikenal secara resmi sebagai “memperkuat rasa hormat terhadap prinsip-prinsip Republik,” yang diadopsi pada Juli 2021. Undang-undang tersebut telah dikritik karena mendiskriminasi Muslim. (rafa/arrahmah.id)
