ANKARA (Arrahmah.com) – Turki tidak takut dengan sanksi sepihak AS, kata wakil presiden negara itu pada Jumat (18/12/2020), Anadolu Amelaporkan.
“Seperti biasa, kami akan terus berpihak pada akal sehat, sejalan dengan kepentingan bangsa kami. Kami tidak takut dengan sanksi [sepihak AS]. Turki tidak [perlu] berkecil hati dengan sanksi apa pun,” Fuat Oktay mengatakan kepada anggota parlemen dalam pidato penutupan saat memperdebatkan anggaran 2021 di parlemen.
Oktay meminta AS untuk mendapatkan persahabatan Turki alih-alih menjatuhkan sanksi.
“Setiap negara yang mengecualikan Turki akan memiliki lebih sedikit ruang untuk bertindak di kawasan itu,” katanya sambil mengutuk “keputusan sanksi yang tidak adil”.
Oktay menggarisbawahi bahwa parlemen Turki menunjukkan keinginan kuat terhadap sanksi tersebut.
Dalam deklarasi bersama pada Rabu (16/12), partai politik Turki mendesak AS untuk mencabut keputusannya untuk menjatuhkan sanksi kepada Turki atas akuisisi sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.
“Kami menolak keputusan sanksi AS yang diumumkan pada 14 Desember 2020. Turki tidak pernah ragu mengambil langkah apa pun yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasionalnya,” bunyi deklarasi tersebut.
AS pada Senin (14/12) menjatuhkan sanksi pada Turki atas akuisisi sistem pertahanan rudal Rusia.
Sanksi tersebut, yang berada di bawah Countering America’s Adversaries Through Sanctions Acts (CAATSA), menargetkan Presidensi Industri Pertahanan Turki (SSB), termasuk Ismail Demir, kepala SSB, dan tiga pejabat lainnya.
Pada April 2017, ketika upaya berlarut-larut untuk membeli sistem pertahanan udara dari AS terbukti sia-sia, Turki menandatangani kontrak dengan Rusia untuk memperoleh perisai rudal canggih.
Para pejabat AS telah menyuarakan penentangan terhadap penempatan mereka, mengklaim bahwa senjata Rusia tidak akan kompatibel dengan sistem NATO dan akan mengekspos jet F-35 untuk kemungkinan tipu daya Rusia.
Turki, bagaimanapun, menekankan bahwa S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO, dan tidak menimbulkan ancaman bagi aliansi atau persenjataannya.
Pejabat Turki telah berulang kali mengusulkan kelompok kerja untuk memeriksa masalah kompatibilitas teknis. (Althaf/arrahmah.com)
