![Pihak berwenang menuntut pengunduran diri sebanyak 1.577 dekan di universitas-universitas di seluruh Turki. [Foto: Al Jazeera].](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2016/07/Kudeta-militer-Turki-8.jpg?fit=800%2C450&ssl=1)
ANKARA (Arrahmah.com) – Dewan pendidikan tinggi Turki telah melarang para akademisi meninggalkan Turki untuk tujuan akademik dan mendesak mereka yang berada di luar negeri untuk segera kembali ke Turki, menurut media negara dan pejabat Turki.
“Ini adalah tindakan sementara yang kita terpaksa ambil karena risiko penerbangan bagi terduga antek komplotan kudeta di universitas,” kata seorang pejabat Turki, yang meminta untuk tetap anonim, mengatakan kepada Al Jazeera, Rabu (20/7/2016).
“Universitas selalu berada dalam posisi penting bagi junta militer di Turki, dan individu-individu tertentu diyakini berhubungan dengan sel-sel dalam militer,” kata pejabat itu.
Keputusan untuk membatasi para akademisi yang bekerja di universitas-universitas Turki untuk bepergian datang saat pemerintah melakukan tindakan tegas dan meluas terhadap para birokrasi yang diduga terlibat dalam kudeta Jum’at lalu. Ribuan orang diadili, pasukan polisi dan militer telah dipecat atau ditahan.
Setidaknya 290 orang, termasuk para pendukung kudeta tewas, setelah tentara pro-kudeta berusaha menggulingkan pemerintah pada Jum’at malam, mengebom bangunan negara serta membunuh warga sipil dan pasukan keamanan.
Larangan perjalanan terhadap para akademisi terjadi sehari setelah Dewan Pendidikan Tinggi menuntut pengunduran diri sebanyak 1.577 dekan di universitas-universitas di seluruh Turki.
Dalam sebuah langkah terpisah pada Selasa (19/7), kementerian pendidikan juga mencabut izin 21.000 guru yang bekerja di lembaga swasta. Pemerintah juga memberhentikan 15.200 pegawai pendidikan negara.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuding Fethullah Gulen mendalangi kudeta dan menuntut AS mengekstradisi dia.
Gulen tinggal di Pennsylvania tapi tetap memiliki pengaruh yang luas di Turki, mulai dari media hingga mendanai sekolah, dan memiliki pengaruh di berbagai militer negara, termasuk lembaga peradilan dan kepolisian.
Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Turki melalui sambungan telepon bahwa Turki harus menghormati proses hukum karena pihaknya masih menyelidiki mereka yang diyakini terlibat dalam upaya kudeta.
Setidaknya satu pejabat senior Turki telah secara langsung menyalahkan AS atas upaya untuk menggulingkan Erdogan.
(ameera/arrahmah.com)
