BANGKOK (Arrahmah.com) – Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Çavuşoğlu pada Selasa (30/7/2019) mengatakan bahwa Turki akan mengirim delegasi ke Daerah Otonomi Uighur Xinjiang Cina untuk mengamati situasi warga Uighur yang tinggal di kawasan itu.
Diwawancarai oleh Anadolu Agency saat Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-52 (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) di Bangkok, Çavuşoğlu mengatakan, “Satu-satunya harapan kami adalah bahwa saudara-saudara Uighur kami hidup dalam damai di bawah satu atap Tiongkok.”
Pada awal bulan ini Presiden Recep Tayyip Erdoğan melakukan kunjungan resmi ke Beijing, di mana ia bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping untuk mempertimbangkan masalah bersama tentang kedua negara dan bertukar pandangan tentang cara-cara untuk lebih memperkuat hubungan ekonomi dan politik.
“Dalam kunjungan tersebut, Presiden Tiongkok menawarkan kami untuk mengirim delegasi ke wilayah Xinjiang. Kemudian pada 24 Juli, Kedutaan Besar Cina secara resmi mengirimkan undangan ketika mereka datang ke kementerian kami. Presiden kami secara tidak resmi menerima undangan ini. Sekarang, kami akan mengirim delegasi yang terdiri dari hampir 10 orang dari berbagai lembaga untuk mengamati situasi di sana,” kata Çavuşoğlu.
Setelah pertemuan tersebut, Çavuşoğlu juga berbagi pesan melalui Twitter yang mengatakan: “W / FM Wang Yi dari #Cina, membahas masalah bilateral, termasuk energi dan investasi. Mempertimbangkan situasi Turki Uighur. Akan mengirim delegasi pengamatan ke #Xinjiang atas undangan dari Otoritas Cina.”
Daerah Otonomi Uighur Xinjiang bagian barat Cina adalah rumah bagi sekitar 10 juta warga Uighur. Kelompok Muslim Turki, yang berjumlah sekitar 45% dari populasi Xinjiang. Mereka telah lama mengeluhkan pemerintah Cina yang melakukan diskriminasi budaya, agama dan ekonomi.
Cina telah menghadapi protes dari para aktivis, ulama, pemerintah asing dan pakar hak asasi manusia atas apa yang mereka sebut penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.
Dalam laporan terakhir yang dirilis pada September lalu, Human Rights Watch menyalahkan pemerintah Cina atas “kampanye sistematis pelanggaran hak asasi manusia” terhadap Muslim Uighur di barat laut Xinjiang, wilayah otonom di negara itu.
Sebelumnya Turki telah meminta Cina untuk menghormati hak-hak dasar setiap Muslim Uighur dan menutup kamp konsentrasi. (rafa/arrahmah.com)
