![Pendukung Ennahdha, dengan Noureddine Bhiri, menggelar protes di depan Kementerian Kehakiman untuk mengecam penangkapan salah satu pemimpin seniornya. [Foto: Hassene Dridi/AP]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/06/Tunisia-Larang-TV-Liput-Kasus-Oposisi-yang-Dituduh-Berkonspirasi-Melawan-Negara.webp?fit=770%2C513&ssl=1)
TUNIS (Arrahmah.id) — Pemerintah Tunisia melarang layanan radio dan televisi menyiarkan kasus tokoh oposisi terkenal yang dituduh berkonspirasi melawan keamanan negara, ungkap seaorang hakim kepada kantor berita resmi TAP (17/6/2023).
Juru bicara pengadilan Hanan el-Qadas mengatakan kepada TAP bahwa hakim investigasi dari kantor 36 cabang anti-terorisme mengeluarkan keputusan yang melarang liputan media tentang dua kasus persekongkolan melawan keamanan negara.
El-Qadas menyatakan bahwa larangan itu hanya berlaku untuk “media audio-visual” dan dia meminta perlindungan privasi orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut.
Amnesty International melaporkan bahwa sebuah penyelidikan yang dimulai pada Februari tahun ini sedang menyelidiki setidaknya 21 pembangkang “atas tuduhan ‘konspirasi’ yang tidak berdasar.” Kelompok hak asasi manusia itu menyatakan bahwa setidaknya dua belas orang telah ditangkap.
Amnesti Internasional mengatakan bahwa individu yang ditangkap secara publik disebut sebagai “teroris” dan didakwa merencanakan serangan negara di bawah sepuluh pasal KUHP Tunisia, termasuk “Pasal 72, yang mengamanatkan hukuman mati karena mencoba ‘mengubah sifat kejahatan negara’.
Negara Uni Eropa mencapai kesepakatan besar tentang aturan migrasi.
Beberapa kritikus keras pemerintah Saied yang sedang diselidiki termasuk pemimpin partai politik terbesar di negara itu, Ennahdha, Rashid Ghannouchi, dan Nejib Chebbi, pemimpin aliansi oposisi yang didirikan bersama Ennahdha, Front Keselamatan Nasional Tunisia; bersama dengan aktivis, jurnalis, dan pengacara litani.
Human Rights Watch melaporkan bahwa dalam tindakan represif yang semakin intensif terhadap oposisi Tunisia sejak Desember, setidaknya 30 orang yang dianggap kritis terhadap pemerintah telah ditangkap.
Presiden Saied memecat pemerintah dan menangguhkan parlemen pada Juli 2021 sebelum melalui dekrit pindah ke pemerintahan dan akhirnya mengambil alih peradilan. Pemerintahnya telah menangkap banyak penentangnya dalam beberapa bulan terakhir, yang telah memicu kecaman dari komunitas internasional dan kelompok hak asasi manusia.
Dua senator AS memperkenalkan undang-undang untuk membatasi dana ke Tunisia sampai pemulihan demokrasinya pada hari Sabtu.
Selain itu, kelompok hak asasi khawatir bahwa kesepakatan yang diusulkan Komisi Eropa untuk menghidupkan kembali ekonomi Tunisia merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk menghentikan pengungsi dari Tunisia ke negara tetangganya. Mereka khawatir bahwa kesepakatan ini memberikan dukungan kepada pemerintah Saied dan mengabaikan bagaimana ia memanfaatkan kekuasaan.
Koalisi Front Keselamatan Tunisia, yang terdiri dari oposisi, telah menyerukan protes pada hari Minggu sebagai tanggapan atas penangkapan sejumlah pemimpinnya, serta sejumlah kritikus terkenal terhadap presiden. (hanoum/arrahmah.id)
