ISLAMABAD (Arrahmah.com) — Dua pekan pascah dicapai perjanjian gencatan senjata antara pemerintah Pakistan dan kelompok militan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), sejumlah laporan mencatat bahwa kelompok itu mengajukan tiga tuntutan utama, termasuk pembentukan kantor perwakilan politik di negara ketiga.
Dikutip dari The Express Tribune, pada Sabtu (20/11/2021), para pejabat Islamabad menyampaikan langsung kepada TTP dan juga melalui Taliban Afghanistan bahwa tuntutan itu tidak dapat dipenuhi.
Menurut The Express Tribune, kedua belah pihak setidaknya sudah melakukan tiga putaran pembicaraan, satu di Kabul dan dua pertemuan lainnya di Provinsi Khost, Afghanistan.
Perwakilan pemerintah Pakistan dan TTP telah membentuk beberapa komite untuk memajukan perundingan dan mencoba mengubah gencatan senjata menjadi sebuah perjanjian damai yang permanen.
Namun, beberapa partai di Pakistan menentang keputusan pemerintah berunding dengan TTP dan menganggapnya telah merusak prestasi yang dicapai dalam perang kontra-terorisme.
Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sindh di Pakistan Selatan baru-baru ini mengeluarkan resolusi yang menentang perundingan pemerintah dengan militan TTP.
Kelompok TTP mengaku bertanggung jawab atas banyak serangan di Pakistan, termasuk serangan terhadap sebuah sekolah di kota Peshawar pada 16 Desember 2014, yang menewaskan sedikitnya 120 orang. (hanoum/arrahmah.com)