WASHINGTON, D.C. ( Arrahmah. Id) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kepercayaannya pada Elon Musk untuk memimpin audit besar-besaran terhadap dugaan penipuan dan penyimpangan keuangan di berbagai kementerian, termasuk Departemen Pertahanan (Pentagon). Musk akan menjalankan tugas ini sebagai pengawas Departemen Efisiensi Pemerintah.
Dalam wawancara dengan Fox News yang disiarkan Minggu pagi, Trump mengungkapkan rencananya untuk segera menginstruksikan Musk melakukan audit di beberapa lembaga utama.
BacaJuga
“Saya akan segera memberitahunya, mungkin dalam 24 jam, untuk mulai mengaudit Departemen Pendidikan… lalu setelah itu, militer. Mari kita audit Pentagon,” ujar Trump.
Ia meyakini audit tersebut akan mengungkap penyimpangan dalam jumlah besar. “Kita akan menemukan miliaran, bahkan ratusan miliar dolar yang hilang akibat penipuan,” tambahnya.
Anggaran Pentagon Dipertanyakan
Pentagon, sebagai kementerian terbesar di AS, memiliki anggaran hampir satu triliun dolar per tahun. Pada Desember lalu, Presiden saat itu, Joe Biden, menandatangani undang-undang yang mengizinkan pengeluaran sebesar 895 miliar dolar untuk pertahanan selama tahun fiskal yang berakhir pada 30 September.
Trump menunjuk Musk, yang oleh Gedung Putih disebut sebagai “pegawai pemerintah khusus,” untuk memimpin upaya pemangkasan birokrasi federal. Dalam pelaksanaannya, tim Musk berusaha mengakses sistem komputer berbagai lembaga pemerintah guna mendapatkan data rahasia.
Namun, langkah ini menuai kritik. Sejumlah pihak menilai upaya tersebut berisiko membocorkan informasi sensitif dan berpotensi membubarkan lembaga tertentu tanpa persetujuan Kongres.
Pengeluaran Militer yang Membengkak
Penasihat Keamanan Nasional, Mike Waltz, menyoroti pemborosan anggaran di Pentagon, terutama dalam proyek pembangunan kapal.
“Segala sesuatu di sana terlalu mahal, terlalu lambat, dan memberikan terlalu sedikit manfaat bagi tentara kita,” ujar Waltz kepada NBC.
Ia menegaskan perlunya reformasi besar dalam sistem pengadaan militer.
Langkah Kontroversial Musk
Musk telah mengambil kebijakan drastis, termasuk menutup Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang menyebabkan ribuan pegawai kehilangan pekerjaan. Selain itu, kritik semakin tajam setelah timnya diberi akses ke data pribadi dan keuangan jutaan warga AS melalui Departemen Keuangan.
Sejumlah langkah hukum pun diambil. Seorang hakim federal memerintahkan penangguhan rencana pemerintah untuk menempatkan 2.200 pegawai USAID dalam cuti berbayar. Sehari kemudian, hakim lain mengeluarkan perintah darurat yang melarang tim Musk mengakses sistem pembayaran Departemen Keuangan yang berisi data sensitif warga AS.
Trump mengecam keputusan pengadilan tersebut dalam wawancara dengan Fox News. “Saya 100% menentangnya,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pemberantasan penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan anggaran di pemerintahan, serta menuding USAID sebagai lembaga yang penuh pelanggaran.
(Samirmusa/arrahmah.id)
