WASHINGTON (Arrahmah.com) – Pemerintahan Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri sistem lama peninjauan kongres atas penjualan senjata asing, kata para pembantu kongres pada hari Kamis (25/6/2020), sebuah rencana yang akan menghadapi tentangan keras dari rekan-rekannya dari Partai Republik serta Demokrat.
Selama empat dasawarsa, para pemimpin Senat Hubungan Luar Negeri dan Dewan Luar Negeri komite memiliki hak untuk meninjau, dan memblokir, penjualan senjata di bawah proses tinjauan informal.
Gedung Putih, yang disinyalir frustrasi atas keterlambatan penjualan ke Arab Saudi pada khususnya, sedang mempertimbangkan apakah akan mengakhiri proses itu, meskipun belum membuat keputusan akhir.
Diskusi administrasi pertama kali dilaporkan oleh Kebijakan Luar Negeri.
“Ada ketakutan yang telah ada cukup lama bahwa pemerintah akan mengakhiri ini,” kata seorang pembantu kepada Reuters.
Para pembantu Kongres mengatakan, mengakhiri proses peninjauan itu ditentang oleh anggota kedua partai di Senat yang dipimpin Republik dan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Demokrat.
Gedung Putih tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar.
Setahun yang lalu, Trump membuat geram para anggota parlemen dengan menyatakan darurat nasional untuk menyelesaikan $ 8 miliar dalam penjualan militer ke Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya.
Anggota Kongres telah menunda penjualan peralatan militer ke wilayah itu, marah tentang perang di Yaman, serta pelanggaran hak asasi seperti pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di sebuah konsulat Saudi.
Bantuan militer juga merupakan bagian integral dari pemakzulan Trump tahun lalu, yang berpusat pada apakah ia telah menahan bantuan tersebut ke Ukraina untuk memberikan tekanan politik pada pemerintahnya.
Senator Bob Menendez, dari kubu Demokrat urusan Hubungan Luar Negeri, telah menempatkan “penahanan” pada penjualan ke Arab Saudi, dengan alasan masalah hak.
“Publik Amerika memiliki hak untuk bersikeras bahwa penjualan senjata AS kepada pemerintah asing konsisten dengan nilai-nilai AS dan tujuan keamanan nasional. Konsekuensinya, Kongres dituduh melakukan pengawasan efektif atas penjualan tersebut,” tukas Menendez. (Althaf/arrahmah.com)
