JAKARTA (Arrahmah.com) – Kalangan DPR mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Dana puluhan triliun rupiah yang sudah digelontorkan untuk menanggulangi kemiskinan tidak berbanding lurus dengan hasil yang terjadi di lapangan.
Mengutip Rmol, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid mengemukakan, alokasi dana untuk penanggulangan kemiskinan sangat besar. Misalnya, anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial sebesar Rp 9,98 triliun. Belum lagi program di kementerian lain. Jika ditotal, jumlahnya mencapai triliun rupiah.
BacaJuga
Sayangnya, besarnya dana tersebut tidak berdampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2016 sebanyak 28,01 juta atau 10,86 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut turun 500 ribu orang dibanding pada September 2015 yaitu 28,51 juta orang.
Menurut Sodik, penurunan ini tidak sebanding dengan dana puluhan triliun yang sudah digelontorkan. Makanya, Komisi VIII berencana mengevaluasi penggunaan dana tersebut.
“Programnya banyak, anggaran pun mencapai puluhan triliunan, tapi belum mampu mengentaskan kemiskinan. Kami perlu tinjau ulang bagaimana efektivitas penggelontoran anggaran tersebut,” ucap politisi Gerindra ini, Selasa (2/8).
Sodik melihat, lambannya pengentasan kemiskinan itu lantaran koordinasi antar kementerian dan lembaga lemah. Ada program dari Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kementerian lainnya. “Tapi koordinasinya sangat lebih,” tudingnya.
Sodik menemukan sendiri kasus tidak efektifnya bantuan pemerintah itu. Saat melakukan kunjungan ke daerah dia menyaksikan ada beberapa keluarga miskin yang rutin mendapatkan bantuan dari pemerintah selama 4 tahun beruntun. Anehnya, tidak ada peningkatan taraf hidup di keluarga itu. Bahkan, rumah keluarga itu pun masih dalam kondisi tak layak huni.
Bukan hanya lambat, lanjut Sodik, program penanggulangan kemiskinan juga kerap diprotes masyarakat. Contohnya Program Keluarga Harapan, sebab penyalurannya tidak tepat sasaran. “Ada yang miskin tidak mendapat bantuan, malah yang tidak miskin mendapat bantuan,” bebernya.
Sodik heran kondisi tersebut masih terjadi. Padahal, Komisi VIII sudah mendukung Kementerian Sosial dan memberikan anggaran sebesar Rp 650 miliar untuk memverifikasi dan memvalidasi data angka kemiskinan. Komisi VIII telah meminta Kementerian Sosial melibatkan pihak RT, RW, dan kelurahan setempat. Sebab, aparat desa merupakan ujung tombak terdepan dalam mengetahui kemiskinan.
Dia ingin verifikasi dan validasi itu segera dilakukan. Dengan begitu, bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. “Terkait hal ini, sering kami tanyakan kepada Menteri Sosial. Harus ada evaluasi dari program-program pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
(azm/arrahmah.com)
