JAKARTA (Arrahmah.com) – Ketua tim hukum pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Trimedya Panjaitan, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan membiarkan munculnya peraturan daerah (perda) baru yang berlandaskan syariat Islam.
Dikutip dari ROL, “Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersifat syariat,” kata Trimedya kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/6).
BacaJuga
Trimedya menyatakan perda syariat Islam tidak sejalan dengan ideologi yang dianut PDI Perjuangan. Selain itu, syariat Islam juga bertentangan dengan UUD 1945. “Ideologi PDIP Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final,” ujar Ketua DPP Bidang Hukum PDIP ini.
Perda Syariat Islam dinilai bakal menciptakan pengkotak-kotakan tatanan sosial di masyarakat. Ujung-ujungnya, Perda syariat Islam dianggap bakal menganggu kemajemukan NKRI yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika. “Ke depan kami berharap perda syariat Islam tidak ada. Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-ngotakan masyarakat,” kata anggota Komisi III DPR ini.
Selama ini, kata Trimedya, PDIP gencar menyosialisasikan program empat pilar kebangsaan yang digagas mantan ketua MPR, almarhum Taufik Kiemas. Isi dari program empat pilar kebangsaan itu sendiri adalah: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. “Bagi PDIP Pancasila sudah final,” ujarnya.
Rencana Jokowi-JK melalui timsesnya tersebut mendapat tanggapan keras dari Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin Ustadz Irfan S Awwas. Dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi sore ini dia mengatakan:
“Jika benar demikian, maka kekuasaan Jokowi-JK akan menjadi sumber malapetaka baru terhadap nasib rakyat Indonesia,” tegasnya, seraya mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ
“Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menukar keimanan kepada Allah dengan kekafiran dan membuka jalan kehancuran bagi kaum mereka.” (Qs Ibrahim, 14:28)
Selanjutnya dia mengatakan, sudah 68 tahun Indonesia merdeka dengan menolak Syari’at Islam, yang terjadi adalah malapetaka menimpa anak, wanita dan orang tua di Indonesia.
“Semakin nampak Jokowi dan JK dikelilingi musuh Islam dan musuh rakyat Indonesia,” tegas Ustadz Irfan.
Rencana ini, imbuhnya, menunjukkan kebodohan Jokowi-JK, “Bagaimana mungkin mereka bisa menolak keinginan mayoritas, dan sudah banyak aturan dan UU bernuansa Syari’ah, beranikah mereka menghapusnya?,”
Sebagaimana para sejarahwan menilai tim Jokowi-JK gagal memahami sejarah dari mulai tempat deklarasi pasangan ini, lebih lnjut Ustadz Irfan menyebut Jokowi-JK dan timnya tidak belajar pada sejarah perihal hubungan pendahulunya yakni Soekarno dengan umat Islam.
“Selain itu mereka tidak belajar dari sejarah. Soekarno yang lebih memilih bersahabat dengan PKI dan memusuhi Islam dilengserkan secara tragis, lalu apa hebatnya Jokowi-JK jika berkuasa, akan lebih mudah digulingkan dengan pertolongan Allah dan keberanian umat Islam. Allahhu Akbar,” pungkasnya. (azm/arrahmah.com)
