JAKARTA (Arrahmah.com) – Sejumlah tokoh lintas agama mengajukan lima tuntutan kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhonono guna menyikapi berbagai masalah yang dialami bangsa saat ini.
Lima tuntutan tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap tokoh lintas agama dalam kponferensi pers ‘Refleksi Hari Kebangkitan Nasional Bersama Tokoh-tokoh Lintas Agama: Menuju Kebangkitan Sejati, Mencegah Kebangkrutan Nasional’ di Aula Akademi Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (19/5/2011).
Dalam pernyataan sikap tersebut, mereka menuntut pejabat publik yang memikul tanggungjawab untuk memimpin bangsa, agar tanpa pamrih dan tanpa ragu-ragu untuk menempatkan kebijakan yang mereka ambil dengan sejelas-jelasnya atas dasar empat pilar kebangsaan, yakni UUD 45, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.
“Kita juga mengharapkan agar pemerintah menghentikan pembiaran terhadap kekerasan atas nama kelompok-kelompok garis keras yang beringas. Karena kekerasan atas nama agama, dan atas nama apapun tidak boleh dibiarkan berlangsung,” kata Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, M Imdadun Rahmat, seperti yang dikutip Kompas.
Pemerintah juga harus mengubah arah perekonomian Indonesia agar rakyat kecil dapat merasakan bahwa mereka bisa maju dan hidup layak. Namun, perubahan tersebut harus dikomunikasikan dengan jelas dan jujur, agar tidak mengingkari ekonomi yang diamatkan oleh konstitusi.
“Menurut kami, dua sektor perekonomian yang harus diperbaiki adalah sektor pertanian dan perindustrian. Karena dua sektor tersebut merupakan salah satu sektor penting untuk menjadi lapangan kerja bagi sebagian rakyat Indonesia,” tambah Imdadun.
Pemerintah juga harus berani memberikan prioritas tertinggi pada pengakhiran korupsi dan pembebasan perpolitikan Indonesia dari politik uang. Dalam hal tersebut badan legislatif memberikan dukungan penuh dan menguatkan kekuasaan badan-badan pemberantasan korupsi.
“Terakhir, pemerintah harus menjadi pengawal keadilan untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi apapun, tanpa ketakutan terhadap pengaruh kekuasaan dan bisnis apapun, sesuai dengan prinsip bahwa semua negara sama kedudukannya di hadapan hukum,” jelasnya.
Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan, para tokoh lintas agama ini bersuara bukan untuk menyerang pemerintahan saat ini, melainkan upaya untuk menyelamatkan negara Pancasila keluar dari ancaman kebangkrutan nasional.
“Karena kita semua ini membutuhkan pemimpin yang sungguh-sungguh ingin bangkit dari kelumpuhan kepekaan moral. Kita harapkan saja ini semua bisa di dengar oleh pemerintahan sekarang,” pungkasnya. (rasularasy/arrahmah.com)
