TEL AVIV (Arrahmah.id) — Mantan menteri kehakiman Isrel Yossi Beilin berencana mengusulkan konfederasi Israel-Palestina kepada PBB dan Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik pemukiman yang selama ini terjadi di wilayah itu.
“Akan lebih mudah untuk bekerja sama dan berkoordinasi jika kerangkanya adalah konfederasi, daripada solusi dua negara,” kata Beilin, yang merupakan mantan pemimpin Partai Meretz, seperti dikutip The Jerusalem Post (7/2/2022).
Beilin menulis rencananya itu dengan pengacara Palestina dan mantan negosiator perdamaian Hiba Husseini. Selain itu juga mereka ditemani sekelompok kecil orang Israel dan Palestina.
Mereka telah mengajukan rencana beberapa kali namun Perdana Menteri Naftali Bennett secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak mendukung negara Palestina.
“Kami memiliki perdana menteri yang tidak percaya pada solusi dua negara, yang tidak percaya pada pemisahan,” kata Beilin.
Beilin mengatakan dia berharap rencana yang dibuatnya selama dua tahun, akan mendorong perbincangan internasional tentang resolusi konflik.
Rencana tersebut diduga menggunakan model gaya Uni Eropa dalam menghubungkan dua negara, Israel dan Palestina.
Setiap negara akan mempertahankan kenegaraan masing-masing tetapi beroperasi di bawah infrastruktur kerja sama yang akan mengikat kedua bangsa bersama-sama.
Di antara rencana menarik dari konsep konfederasi ini adalah opsi bagi pemukim Israel untuk tetap berada di Tepi Barat sebagai penduduk, bukan warga negara. Sebagai gantinya, jumlah warga Palestina yang sama akan diberikan tempat tinggal di Israel, tambahnya.
Dalam kedua itu, tempat tinggal tidak akan menjadi jalur kewarganegaraan, kata Beilin.
Beilin sendiri telah menuangkan konsepnya ini dalam artikel yang ditulisnya di The New York Times pada 2015 dan The Jerusalem Post pada 2019.
“Saya pikir ini adalah preseden bersejarah” untuk memiliki narasi seperti itu, kata Beilin. “Sepengetahuan saya, tidak ada yang pernah dilakukan seperti itu.” (hanoum/arrahmah.id)