JAKARTA (Arrahmah.com) – Amnesti Internasional merilis laporan berjudul “Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati” yang menyebut bahwa Polri dan TNI terlibat hampir 100 korban pembunuhan rakyat Papua.
Selain itu, Amnesti juga menilai proses hukum kepada anggota Polri dan TNI yang terlibat dalam pembunuhan itu cenderung tertutup.
Menanggapi hal ini, Kapuspen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah mengaku siap melakukan peradilan yang transparan pada publik. Sabrar menegaskan, seluruh petinggi TNI sudah bersepakat agar proses hukum terhadap anggotanya dapat dibuka pada publik.
“Begini, peradilan militer Panglima TNI, Komandan, Kepala Staf sudah meyakinkan proses peradilannya silakan diikuti dengan terbuka. Silakan. Kami berikan data-datanya, tapi jangan mengikuti secara sepihak,” tegas Sabrar Fadhilah, sebagaimana dilansir Tirto, Kamis (5/7/2018).
Menurut Sabrar, tidak mungkin TNI melakukan pembunuhan warga Indonesia di sana. Sehingga, ia menilai Amnesti Internasional adalah organisasi yang punya tujuan tertentu untuk memecah belah Indonesia dan menyasar daerah Papua.
“Siapa dia Amnesti internasional ini? Dia pasti punya agenda tertentu untuk mengganggu kedaulatan kita. Salah satunya di Papua. Bagaimana mungkin tuduhan seperti itu. TNI yang bertugas menjaga kedaulatan rakyat kok bertindak seperti itu,” sanggahnya.
Menurut Sabrar, apabila ada pembunuhan di luar proses hukum, maka ia mengatakan bukan TNI yang memulai kontak senjata tersebut. Ia juga menantang Amnesti Internasional membuktikan tuduhannya tersebut.
“Mana datanya? Kan sesuatu yang enggak mungkin lah TNI berada di sana untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja,” ungkapnya.
Kodam Cenderawasih, institusi militer yang memegang kendali teritorial Papua dan bermarkas di Jayapura, menyangkal seluruh temuan Amnesti Internasional.
TNI menganggap korban jiwa yang selama ini muncul merupakan ekses dari penindakan aksi separatis. Yang kehilangan nyawa, menurut militer, bukan hanya anggota kelompok bersenjata, tapi juga tentara dan polisi.
“Tidak mungkin personel TNI-Polri gila, seenaknya menembaki rakyat, pasti ada sesuatu,” kata juru bicara Kodam Cenderawasih, Kolonel Muhammad Aidi, Ahad (1/7), sebagaimana dilansir BBC.com.
“Kalau Anda mengatakan TNI menembaki orang tak berdosa di Papua tanpa sebab dan proses hukum, itu fitnah. Semua yang terjadi ada sebab, yaitu separatis yang melawan kedaulatan negara. Itu penyebab utama,” tegasnya.
Amnesti Internasional mengklaim mengumpulkan data berbasis wawancara korban luka dan keluarga yang sanak familinya kehilangan nyawa. Mereka juga mengajukan keterbukaan informasi pada Polda Papua serta Kodam Cenderawasih.
(ameera/arrahmah.com)
