JAKARTA (Arrahmah.com) – TNI akan kembali mengirimkan kapal perangnya untuk bergabung dalam Satuan Tugas Maritim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon (Maritime Task Force UNIFIL), demikian yang diungkapkan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.
BacaJuga
“Sejak 2010, kita telah mengirimkan dua kapal perang untuk bergabung dalam satuan tugas maritim misi perdamaian PBB di Lebanon, yakni KRI Diponegoro dan KRI Frans Kasiepo,” katanya dalam seminar memperingati Hari Internasional Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Jakarta, Selasa (7/6/2011).
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Pusat Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia, Brigadir Jenderal TNI I Gede Sumertha, Panglima TNI mengatakan bahwa kapal perang yang akan dikrim ke Lebanon adalah KRI Iskandar Muda, yang rencananya akan diberangkatkan pada Agustus 2011.
Panglima TNI mengemukakan, keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian PBB merupakan titik tolak diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh ke-60 PBB pada 28 September 1950. Setelah resmi menjadi anggota PBB, Indonesia menjalankan misi pertamanya dalam misi perdamaian PBB ke Mesir, seiring konflik yang terjadi antara Mesir-Israel pada 1957.
“Itulah awal partisipasi TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian di bawah payung PBB, dan seiring perkembangan waktu, TNI terus berkiprah dan berperan aktif sambil terus berbenah diri dengan mengedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan yang lebih,” katanya.
Agus menegaskan, TNI memilih untuk menjalankan misi pemeliharaan perdamaian daripada misi penciptaan perdamaian. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan menghindari kemungkinan tudingan TNI akan berpihak kepada pemerintahan yang sah atau pasukan pemberontak.
Data PBB mencatat Indonesia berada di urutan 17 di antara negara-negara dengan kontribusi pasukan paling banyak dalam operasi penjaga perdamaian PBB. Sampai April lalu tercatat total pasukan Indonesia yang bergabung di bawah komando PBB sebanyak 1.801 pasukan TNI dan polisi terdiri dari 1.772 personel laki-laki dan 29 personel perempuan.
Negara dengan kontribusi pasukan terbesar adalah Bangladesh dengan total pasukan di bawah komando penjaga perdamaian mencapai 10.589 pasukan. Menyusul di urutan kedua Pakistan dengan 10.581 pasukan dan India berada di urutan ketiga dengan kontribusi pasukan 8.442 personel.
Pada faktanya, meskipun ‘berusha’keras untuk tetap netral, toh PBB tetap saja mendapat ‘tekanan’ dari negara-negara yang ‘menguasainya’ yang tidak lain Amerika dan sekutunya. Mungkin juga sebenarnya, fungsi PBB tidak lain hanya perpanjangan tangan AS. Dengan adanya PBB, AS tidak perlu terlalu banyak menurunkan pasukannya, cukup dengan ‘pasukan’ para anggota PBB lain, AS toh tetap bisa ‘mengatur’ dan menuai hasil yang sudah direncanakan atas nama ‘perdamaian’ dan ‘demokrasi’. (ans/rasularasy/arrahmah.com)
