Oleh Uqie Nai
Member Menulis Kreatif
Kembali, para pemudik tahun ini akan pulang kampung (mudik) dengan penuh sukacita karena pemerintah menjanjikan tiket gratis bagi mereka. Melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pemerintah berencana akan menggelar mudik gratis dalam rangka hari raya Idulfitri 1446 Hijriah.
Menurut AHY dalam jumpa pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (1/3/2025) program mudik gratis digelar dengan kerja sama Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian BUMN. Kuota mudik yang disiapkan mencapai 100.000 orang. Baik menggunakan bus, kereta api, maupun kapal laut. Selain mudik gratis, pemerintah juga akan memberikan diskon tarif tol hingga 20 persen bagi pemudik yang pulang kampung dengan kendaraan pribadi. Sedangkan tiket penerbangan domestik kelas ekonomi ada diskon 13-14 persen.
Program tersebut bertujuan agar perjalanan masyarakat di bulan suci Ramadan, khususnya Lebaran ini semakin aman, nyaman, terjangkau, dan menyenangkan. Untuk mendapatkan program mudik gratis masyarakat bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi Mitra Darat yang diluncurkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub. Program ini juga memberi layanan khusus bagi pemudik yang pulang kampung menggunakan sepeda motor. (Viva.co.id, Sabtu 1/03/2025)
Tanggung Jawab Pemerintah Bukan hanya Kenyamanan Transportasi
Tak dimungkiri bahwa program mudik gratis dan diskon tiket pesawat menjadi angin segar bagi masyarakat yang ingin pulang kampung. Terlebih dengan kondisi ekonomi yang kian terpuruk, harga bahan melambung, PHK massal, dan ketidaknyamanan lainnya sebagai imbas dari ekonomi, seperti kemiskinan, kelaparan, dan kriminal.
Program mudik gratis beserta diskon transportasi (tol dan pesawat) juga masih dipertanyakan, apakah akan tepat sasaran dan mudah diakses oleh pemudik? Selain pendaftaran dilakukan secara online yang terkadang terkendala jaringan juga kuota yang disediakan pemerintah relatif kecil jika dibandingkan jumlah pemudik yang diperkirakan lebih dari 100.000 orang. Di samping itu, keamanan moda transportasi dan tindak kriminal yang kerap hadir di tengah pemudik pun jarang mendapat perhatian.
Meski mudik merupakan budaya Indonesia yang terjadi di momen liburan dan hari raya, setidaknya sebagai penguasa, bisa menunjukkan tanggung jawabnya memberikan kemudahan dan kenyamanan fasilitas publik semisal jalan dan moda transportasi. Masyarakat harus dapat merasakan nyamannya berkendara dan tidak dibebani ongkos yang mahal. Kenyamanan ini bukan hanya didapat saat mudik saja tapi juga di hari biasa.
Untuk memberikan kemudahan dan pelayanan transportasi yang murah sekaligus nyaman harusnya bukan hal yang sulit, mengingat sumber pemasukan negara cukup banyak di negeri ini terutama aset publik dari sumber daya alam. Berbagai lahan tambang, mineral, energi, sumber daya air, hutan, laut, dan lainnya mampu memenuhi hajat masyarakat dalam berbagai aspek jika saja negara mampu mengelola dengan baik. Dengan begitu, persoalan tiket dan ongkos transportasi mahal di negeri ini tidak akan terjadi.
Pemberian tiket gratis atau diskon pesawat dari pemerintah adalah solusi parsial dari sekian banyak tanggung jawab yang belum tertunaikan. Baik yang sifatnya primer seperti sandang, pangan, papan juga hak kolektif masyarakat berupa jaminan kesehatan, pendidikan, serta keamanan. Semuanya masih jauh dari harapan dan belum mampu dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, program mudik gratis bukanlah bentuk kebaikan pemerintah terhadap rakyat, melainkan sedang memberi keuntungan pada para pengusaha di sektor-sektor yang bersinggungan dengan mudik. Sebut saja di antaranya pengelola rest area dan tempat wisata. Semakin banyak pemudik, semakin banyak pula mereka mengeluarkan uang.
Persoalan mudik bukan hanya masalah ekonomi dimana individu masyarakat harus memiliki dana besar agar bisa pulang kampung, terutama mereka yang berasal dari luar pulau yang mengandalkan tranportasi udara. Sedangkan tiket pesawat beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup besar, sehingga tak heran banyak masyarakat mengurungkan niatnya untuk pulang kampung. Hal ini mestinya menjadi perhatian pemerintah untuk mengupayakan agar masyarakat bisa mudik tanpa beban biaya. Caranya, negara harus mengambil alih jalur-jalur transportasi dari tangan kapital; menjauhkan campur tangan swasta (asing/lokal) untuk mengkapitalisasi sarana transportasi dan aset-aset publik; dan tidak terlibat kerja sama dengan asing yang beraroma imperialisme.
Itulah tanggung jawab krusial yang mesti dipenuhi oleh negara saat ini. Tanggung jawab yang telah lama pupus akibat diterapkannya ideologi kapitalisme sekuler di ranah pemerintahan dan kehidupan publik. Yakni ideologi yang mengharuskan penguasa tunduk di bawah keinginan pemodal dan menjadikan rakyat sebagai korban dan barang komoditi. Jika pun memberi pelayanan dan perhatian, sifatnya bukan karena tanggung jawab melainkan sebagai pemimpin populis.
Sistem Islam dan Tanggung Jawab Hakiki Penguasa
Pengurusan umat di tangan yang tepat selain membawa keadilan juga mendatangkan maslahat (kebaikan). Warga negara yang ingin pulang kampung tak harus menunggu liburan dan hari raya, tapi bisa melakukan kapan pun tanpa terbebani masalah biaya dan tiket tranportasi yang mahal. Mengapa?
Karena penguasa dalam sistem pemerintahan Islam menjamin kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan kebutuhan asasi dan kebutuhan kolektif. Di samping itu, keberadaan fasilitas publik seperti jalan tol, bandara, dan moda transportasi umum disediakan secara gratis lagi berkualitas. Ketersediaan ini bukan hal yang sulit mengingat sumber keuangan negara Islam diperoleh dari pos yang cukup banyak, yakni pos pemasukan negara seperti ghanimah, fa’i, kharaj, khumus, dan usyr; pos pemasukan umum yaitu pengelolaan hasil-hasil kekayaan umum semisal tambang, energi, batubara, minyak dan hasil laut; dan terakhir adalah pos zakat, (zakat mal, zakat perdagangan, peternakan, atau zakat fitrah).
Dengan adanya jaminan serta kemudahan pada akses transportasi, dengan sendirinya celah para kapital memanfaatkan pemudik tidak akan terjadi. Jika pun harus ada tiket, maka tiket bus, kereta, atau pesawat akan disediakan oleh negara sesuai kebutuhan pengguna dan dipastikan pelayanan yang diberikan adalah pelayanan terbaik. Tanpa pungli ataupun penipuan dari oknum tak bertanggung jawab. Hal ini dibarengi dengan penempatan para petugas keamanan yang handal dan terpercaya di beberapa titik kepadatan dan titik rawan.
Dalam Islam, tanggung jawab pemimpin sangatlah besar. Di samping sebagai pelaksana syariat, ia juga harus senantiasa memperhatikan kepentingan publik tanpa membedakan status sosial atau jabatan. Pun dengan pelayanan, seorang pemimpin dituntut memberikannya secara adil semata karena Allah dan amanahnya sebagai pemimpin umat.
Rasulullah saw. telah bersabda: “Barangsiapa diserahi urusan manusia lalu menghindar melayani kamu yang lemah dan mereka yang memerlukan bantuan, maka kelak di hari kiamat, Allah tidak akan mengindahkannya.” (HR. Imam Ahmad)
Wallahu a’lam bis shawab
