JAKARTA (Arrahmah.com) – Presiden Amerika Serikat Barack Obama dijadwalkan mengunjungi Indonesia pekan depan, 9-10 November 2010. Komisi I di DPR yang mengurusi hubungan internasional menyampaikan harapan dan tuntutan pada kunjungan perdana Obama ini.
Komisi I mempunyai tiga poin yang diharapkan dapat dibicarakan pada kunjungan Obama kali ini. Hal ini disampaikan Ketua Komisi I Hayono Isman pada Kamis (4/11/2010), yang ditemui di kantor perdagangan Taiwan, Jakarta.
Pertama, kata Hayono, AS tidak seharusnya terlalu mudah memberikan embargo peralatan militer kepada Indonesia. Hal ini terkait embargo penuh AS terhadap TNI menyusul dugaan pelanggaran HAM di masa lalu, diantaranya di Timor Timur.
Embargo ini telah ditarik dan AS telah melakukan pelatihan gabungan dengan TNI. Namun, menurut Hayono, pemberian embargo di masa lalu tetap tidak bisa dilupakan. “Sebagai negara bersahabat, hal tersebut sama sekali tidak menunjukkan hubungan bersahabat.”
Kedua, dalam kunjungan Obama nanti, AS dapat menuntaskan masalah antara Palestina dan Israel. Hayono mengatakan, percepatan perdamaian kedua negara itu sangat penting karena krisis di Palestina adalah biangnya masalah dunia. Dia menilai, terorisme dan penyelesaian dengan jalan kekerasan bermula dari krisis tersebut.
“Jadi kalau Amerika concern masalah terorisme, dia harus menyelesaikan masalah di Timur Tengah. Indonesia sangat siap membantu Amerika untuk mengatasi masalah terorisme,” ujar politisi Demokrat ini.
Ketiga, ujarnya, adalah pengakuan AS atas Papua Barat sebagai bagian dari negara Indonesia. Menurut Hayono, di parlemen AS terdapat satu atau dua anggota senat yang tidak setuju atas klaim itu. Namun itu masih hal yang wajar.
“Itu tergantung lobi kita, yang tentunya dipelopori oleh diplomat kita di AS, supaya suara-suara minor terhadap Indonesia tentang masalah Papua bisa ditangani,” ujarnya.
Sebelumnya, Kedutaan Besar Amerika di Indonesia meminta pemerintah untuk menyelidiki dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota militer RI kepada para mereka yang diduga pemberontak di Papua. Penyiksaan ini terekam oleh kamera dan tersebar di Internet.
“Jika memang pelanggaran ini dilakukan oleh prajurit kita, tentunya harus dibawa ke hukum. Namun, saat ini panglima TNI masih menyelidiki apakah mereka memang prajurit kita, atau pihak lain yang mengenakan seragam TNI.” ujarnya. (viva/arrahmah.com)
