MANILA (Arrahmah.com) – “Kami tidak punya hubungan strategis atau taktis dengan Kelompok Abu Sayyaf (ASG) di Basilan atau di tempat lainnya.” Ini adalah reaksi Abu Majid, seorang pejabat bagian informasi MILF yang berbasis di Basilan, saat memperoleh dugaan bahwa kelompoknya memiliki hubungan dengan ASG.
BacaJuga
Harian Zamboanga Sunstar belum lama ini merilis sebuah artikel yang isinya menyarankan MILF agar memutuskan hubungan dengan ASG. Penulisnya adalah Menardo Wenceslao, salah seorang penulis kolom opini di harian tersebut. Wenceslao menulis:
“Jika MILF melanjutkan aliansi dengan ASG di provinsi Basilan maka hal itu akan merendahkan status mereka dari revolusioner menjadi kelompok yang gemar culik-menculik dan memancung sandera mereka.”
Dia juga mengatakan ASG bergerak bebas di wilayah yang dikuasai oleh MILF. Inilah yang dungkap pemerintah bahwa MILF tidak memiliki kendali atas sebagian besar tanah yang dipimpinnya.
Majid menghargai komentar tersebut. Ia sepakat bahwa dengan ungkapan pertama bahwa ASG bergerak dengan bebas di Basilan, namun ia menolak MILF tidak memiliki kendali penuh atas wilayahnya. Majid menyebutkan bahwa Basilan merupakan wilayah kelahiran ASG yang menurut Majid bergerak secara lokal di provinsi tersebut.
Dia pun menegaskan bahwa MILF tidak memiliki dan tidak memiliki hubungan dengan ASG, mengatakan ikatan tersebut hanya akan bekerja melawan dan untuk merugikan MILF.
Dia mengatakan bahwa MILF memiliki agenda politik yang jelas dan mengikuti aturan keterlibatan dalam Islam sebagai diserahkan kepada pengikutnya oleh Nabi Muhammad (SAW) lebih 1.400 tahun yang lalu.
Nabi SAW, kata Majid sebagaimana dilansir oleh Luwaran.com pada Senin (21/6), menyampaikan kepada pengikutnya untuk tidak membunuh atau menyakiti non-kombatan, bukan untuk menghancurkan kebun, tidak membakar rumah-rumah, dan tidak merugikan orang agama termasuk para biksu dan imam.
Majid juga mengatakan bahwa MILF juga mengamati aturan keterlibatan yang diumumkan oleh PBB dalam Konvensi Jenewa, Protokol 1, 2, dan 3.
Dia juga mengungkapkan bahwa hingga saat MILF telah menandatangani dokumen-dokumen penting dengan pemerintah Filipina untuk melindungi warga sipil, dengan UNICEF untuk perlindungan tentara anak-anak, dan dengan Call Jenewa dan Kampanye Filipina Pelarangan Ranjau Darat (PCBL) untuk perlindungan terhadap korban ranjau darat. (althaf/arrahmah.com)
