NEW DELHI (Arrahmah.com) – Sehari setelah PBB menyuarakan kekhawatiran tentang rencana India untuk secara potensial mendeportasi puluhan ribu pengungsi Muslim Rohingya, seorang pejabat pemerintah India mengatakan pada Rabu (16/8/2017) bahwa pihak berwenang hanya bekerja untuk mengidentifikasi orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan di negara tetangga Myanmar, tidak mengusir mereka, lapor Associated Press.
Diperkirakan 40.000 Muslim Rohingya berlindung di berbagai wilayah di India, kurang dari 15.000 di antaranya terdaftar di Komisaris Tinggi untuk Pengungsi PBB (UNHCR).
Pekan lalu, Menteri Dalam Negeri India Kiren Rijiju mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pemerintah negara bagian telah diminta untuk mengidentifikasi dan mendeportasi imigran ilegal, tidak hanya Rohingya. Sebuah memo yang dikirim 8 Agustus ke negara-negara bagian India memperingatkan bahwa para imigran ini rentan terhadap perekrutan organisasi “teroris” dan “tidak hanya melanggar hak-hak warga India tetapi juga menimbulkan tantangan keamanan yang serius.”
Pada Rabu (16/8), seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa kekhawatiran Rohingya dikirim ke Myanmar terlalu banyak, dan bahwa pemerintah hanya berusaha untuk menghitung dan mengidentifikasi berapa banyak pengungsi di negara tersebut. Bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam memo minggu lalu, pejabat tersebut mengatakan tidak ada keputusan mengenai pengusiran pengungsi. Dia menolak menyebutkan namanya karena dia tidak berwenang untuk berbicara dengan media.
Sehari sebelumnya (15/8), PBB mengatakan bahwa pemerintah India memiliki rencana untuk mengirim pengungsi kembali ke negara di mana mereka menghadapi penganiayaan karena cemas, menurut juru bicaranya.
“Jelas, kami memiliki keprihatinan tentang perlakuan terhadap pengungsi,” kata Farhan Haq, juru bicara sekjen PBB Antonio Guterres. Tidak segera jelas apakah Rohingya yang belum terdaftar di UNHCR akan menerima perlindungan yang sama.
Rohingya menghadapi diskriminasi berat di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha dan menjadi target kekerasan di negara bagian Rakhine, di mana pasukan keamanan dituduh melakukan pelanggaran terhadap mereka. Pemerintah Myanmar telah lama menolak kewarganegaraan, kebebasan bergerak dan hak-hak dasar kaum Rohingya di Myanmar.
Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan ribu warga Rohingya telah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, India dan negara-negara lain, di mana mereka sering dipandang sebagai imigran ilegal.
Tidak sedikit yang datang ke India menetap di daerah dengan populasi Muslim besar, termasuk kota selatan Hyderabad, negara bagian utara Uttar Pradesh, ibu kota New Delhi dan wilayah Jammu yang disengketakan di Himalaya.
Awal tahun ini, sekelompok pedagang dan industrialis meluncurkan sebuah kampanye untuk “mengidentifikasi dan membunuh” ribuan orang Rohingya yang menetap di Jammu yang didominasi Hindu.
“Kami memang mengeluarkan ancaman terhadap mereka, tapi kami tidak melaksanakannya, karena pemerintah India menjanjikan tindakan terhadap mereka,” kata Rakesh Gupta, yang mengepalai kelompok tersebut.
“Pemerintah mengatakan bahwa mereka (Rohingya) akan segera dideportasi dari negara ini, dan kami mencabut ancaman tersebut, namun kami akan segera meninjau kembali situasinya,” lanjutnya.
Juru bicara kepresidenan Myanmar mengatakan pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi mengenai rencana deportasi ini.
“Pemerintah India telah mengatakan kepada duta besar Myanmar tentang deportasi para pengungsi,” kata juru bicara Zaw Htay. “Tapi kami belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah, dan karena itulah kami belum bisa menceritakan apapun dan masalahnya masih dalam pembahasan.”
Sementara itu, sejumlah aktivis HAM mengatakan bahwa diskusi mengenai perpindahan Rohingya ke Myanmar membuat frustasi.
“Alih-alih deportasi, India harus mendiskusikan masalah ini dengan Myanmar dan Bangladesh dengan maksud untuk menyelesaikan situasi di negara bagian Rakhine, mengakhiri diskriminasi, dan meminta pertanggungjawaban tentara atas dugaan dugaan hukuman kolektif yang selama berbulan-bulan telah menargetkan warga Rohingya dengan mematikan kekerasan dan pemerkosaan,” kata Meenakshi Ganguly, direktur Human Rights Watch Asia Selatan.
“India harus menunjukkan kepemimpinan dalam melindungi hak, dan memiliki tanggung jawab saat ini untuk menjamin keamanan pengungsi Rohingya yang telah mencari perlindungan di India,” katanya. (althaf/arrahmah.com)
