JAKARTA (Arrahmah.com) – Partai Komunis Indonesia (PKI) tengah melakukan konsolidasi untuk menghadapi Pemilu 2014. PKI menargetkan kader-kader PKI bisa menduduki 400 kursi di DPR RI. Tujuan akhirnya, kader-kader PKI yang menjadi anggota DPR akan mengamandemen Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Ancaman PKI.
Penegasan itu disampaikan Pimpinan Taruna Muslim, Alfian Tanjung , seperti dilansir itoday (17/12). “PKI secara nama sudah bubar, tetapi ikatan masa lalu tetap ada. PKI punya optimisme. Apalagi saat ini ada Ribka Tjitaning dan Budiman Sudjatmiko di DPR. Kelompok komunis ini melakukan infiltrasi ke partai politik,” tegas Alfian Tanjung.
Alfian mengungkapkan tokoh-tokoh PKI masih terus menggelar kongres. Kongres PKI kesepuluh digelar di desa Ngablak, Magelang, Jawa Tengah. “Kongres itu menggunakan cover pelatihan pembuatan pupuk organik. Di hadapan publik tertulis pelatihan pupuk organik, tetapi di dalamnya ada Kongres PKI kesepuluh,” ungkap Alfian.
Menurut Alfian, Kongres PKI Kesepuluh menjadi kelanjutan dari Kongres PKI Kesembilan yang digelar di Cianjur. Pada Kongres Kesembilan digunakan cover pertemuan koperasi. Sementara, Kongres PKI Kedelapan digelar di Sukabumi pada tahun 2000.
Kelompok komunis, menurut Alfian, menggunakan tiga arus besar. Yakni, partai ilegal, penyusupan, dan gerakan bawah tanah. “Saat ini ada Liga Komunisme Indonesia (LKI) yang dipimpin Begug Sastro. Ada juga Partai Demokratik Patriot Indonesia (PDPI) yang dipimpin Siswoyo. PDPI ini sebagai suplaiyer kader PKI masuk di DPRD I, DPRD II dan DPR,” ungkap Alfian.
Lebih lanjut Alfian Tanjung menyatakan, pemberangusan gerakan PKI sulit dilakukan karena berbagai kendala. “Pembahasan di TNI hampir terbengkalai, karena dianggap masalah sepele. Kalangan akademisi juga beranggapan pusat komunis, Uni Soviet, sudah bubar. Di sisi lain, jika kita sikat orang-orang PKI, justru akan menimbulkan simpati dan akan memperbanyak anggotanya,” pungkas Alfian.
PKI Bangkit
Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Komunis Indonesia (PKI) telah diupayakan untuk bangkit kembali di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Upaya kebangkitan kembali PKI itu sudah terlihat dari pihak-pihak tertentu yang mencoba meluruskan sejarah pemberontakan PKI.
Penegasan itu disampaikan Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Hardiono Saroso kepada wartawan di Makodam Watugong, Kota Semarang, Sabtu (15/12).
Menurut Hardiono, sejarah pemberontakan G30S/PKI pada 1965 tak bisa diluruskan, karena memang telah terbukti kebiadabannya. “Pihak intelijen Kodam, masih terus melakukan pendeteksian kebangkitan PKI di wilayah Jateng dan DIY,” ungkap Hardiono.
Hardiono mengingatkan, setiap upaya pembangkitan PKI akan diberangus. “Jangan coba-coba PKI bangkit lagi di Jateng dan DIY, pasti segera saya hancurkan, tak pateni (dibunuh),” tegas Hardiono.
Lebih lanjut Hardiono menyatakan, hingga saat ini belum terdeteksi ada gerakan secara nyata dan terbuka ke publik yang mengarah ke PKI. “Kita masih mengendus indikasi upaya kebangkitan eks PKI, tapi memang belum menjadi potensi gerakan terbuka ke publik,” ungkap Hardiono. (bilal/arrahmah.com)
