Tabloid Harakah adalah media milik PAS, yang selama ini kenal sebagai partai oposisi. Penarikan tabloid Harakah milih PAS ini karena dianggap melanggar aturan. Pihak pemerintah mengatakan, Harakah telah dijual untuk umum. Namun, redaksi Harakah yakin penarikan itu berkaitan dengan foto PM Abdullah Ahmad Badawi yang terpasang di halaman utama.
Sebelum ini, edisi Harakah yang beredar pekan lalu telah memasang foto Perdana Menteri (PM) Abdullah Ahmad Badawi sedang merangkul pundak Michelle Yeoh, seorang aktris Malaysia yang pernah menembus pasar internasional.
Foto itu diambil saat keduanya menghadiri acara makan malam pada turnamen layar internasional di negara bagian Trengganu sebulan lalu.
Karena itu, pemerintah Malaysia menarik ratusan eksemplar tabloid ini, orang langsung mengaitkannya dengan pemuatan foto tersebut. Namun, Zailani Hashim, juru bicara Departemen Dalam negeri Malaysia, menepis tudingan itu. “Mereka melanggar aturan. Mestinya Harakah hanya dijual ke anggpta PAS, bukan untuk publik. Karena itu, pemerintah berhak menariknya” tutur Hashim.
Menurut aturan pemerintah, Harakah yang dicetak 140.000 eksemplar per bulan itu hanya boleh dijual kepada anggota PAS. Namun, aturan tersebut tidak dilaksanakan dengan tegas. Karena itu, PAS sering melanggar dan menjual Harakah kepada publik.
Dalam situs harakahdaily.net, mereka menuding Badawi, yang selama ini dikenal dengan slogan Islam Hadhari, melakukan tindakan tak pantas bersama Yeoh, aktris yang sempat jadi gadis Bond dalam Tomorrow Never Dies itu. Saat itu, bintang Crouching Tiger, Hidden Dragon ini memakai pakaian yang memperlihatkan pundaknya.
Tabloid yang terbit dua kali sebulan itu sering menuding pemerintahan Badawi yang moderat gagal mempertahankan nilai-nilai islami di negara dengan penduduk 26 juta jiwa itu. PAS yang menerbitkan Harakah memang dikenal menerapkan aturan Islam ketat, terutama di negara bagian Sarawak yang dikuasainya.
Ahmad Lutfi Othman, salah satu redaksi Harakah, menilai aturan yang diterapkan pemerintah tidak adil. Dia menilai penarikan itu dilatari alasan lain. Harakah sempat beberapa kali ditarik dengan alasan melanggar aturan pada 1999 dan 2000 lalu. “Kami yakin pemerintah berusaha menciptakan budaya ketakutan dengan penarikan ini. Kami akan mempelajarinya sebelum melawan pemerintah lewat pengadilan,” tegas Ahmad. [ap/jp]
