JAKARTA (Arrahmah.com) – Terkait OTT di Lapas Sukamiskin, Ketum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pihak yang paling bertanggung jawab adalah Menkumham.
“Informasi terkait Lapas Sukamiskin menjadi rumah dan kantor baru yang nyaman dan aman bagi napi koruptor asal sanggup membayar mahal bukan lah hal yang baru, hanya saja belum ada tindakan hukum yang nyata”, tegas Dahnil, Sabtu (21/7/2018, sebagaimana dilansir Sang Pencerah.
Dahnil berharap semoga kali ini KPK bisa membongkar semua praktik fasilitasi dan suap menyuap disana.
“Salah satu pihak yang paling bertanggungjawab terkait dengan hal ini adalah menteri hukum dan HAM yang saya yakin sejak lama telah mengetahui rahasia publik tersebut namun tidak pernah ada tindakan nyata”, tandasnya.
Dahnil juga menyerukan agak Presiden Joko Widodo mencopot Menhumkam dan juga perlu dimintai keterangan karena hal ini terkait dengan tanggung jawab.
“Saya kira bukan cuma sekedar dicopot, yang bersangkutan perlu diminta keterangan juga karena hal ini terkait dengan tanggungjawab beliau,” ujar Dahnil.
Misal, lanjutnya, Menhumkam bisa dimintai keterangan apakah benar ada lobbi-lobbi napi kepada Menkumham atau pihak terkait lain yang memiliki pengaruh kuat dengan fasilitas penjara agar mendapat izin dan tempat lapas yang sesuai keinginan napi.
“Karena rata-rata napi koruptor yang dipenjara di sana punya pengaruh politik dan birokrasi yang kuat, dengan begitu Pak Menkumham bisa menjelaskan kepada publik, dan membongkar praktik mafia lapas yang selama ini meresahkan dan mengangkangi hukum kita”, pungkas Dahnil.
(ameera/arrahmah.com)
