JAKARTA (Arrahmah.com) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) benarkan pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto soal adanya kebocoran pada anggaran negara.
Menurut JK, banyaknya aparat pemerintah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)menjadi indikasi bocornya anggaran.
“Ya, tentu. Kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang ditangkap. Pasti bocor, tapi tidak berlebihan seperti itu,” ujar JK di Markas Pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta, Jumat (8/2).
Menurut JK, jumlah kebocoran tidak sampai Rp 500 triliun atau 25 persen dari total APBN.
“Diratakan 25 persen saya kira tidak,” ucapnya.
Kebocoran anggaran negara sebelumnya diungkap capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Dalam kunjungan ke Kelapa Gading, Jakarta, beberapa waktu lalu, Prabowo mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Namun nyatanya, anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dan dikorupsi.
Prabowo menyebut anggaran negara yang bocor mencapai 25 persen atau Rp 500 triliun dari total APBN sebesar Rp 2000 triliun.
Namun, menurut JK, kebocoran yang terjadi tak sebesar yang disebutkan Prabowo. Ia mengatakan, salah satu penyebab terbesar bocornya anggaran adalah perkara korupsi. Hanya saja hal itu tak bisa digeneralisasi.
“Jangan disamaratakan, ada yang bersih, ada yang enggak. Tidak benar itu diratakan 25 persen. Anda tidak bisa korupsi, katakanlah gaji pegawai, itu kan tidak bisa dikorupsi. Yang dikorupsi itu hanya anggaran pembangunan,” jelasnya.
JK sendiri mengaku tak tahu pasti perkiraan angka kebocoran anggaran pemerintah. Namun, berkaca dari sejumlah kasus, ia menduga angka kebocoran itu berkisar di angka tujuh hingga 15 persen.
Sementara itu, capres petahana Joko Widodo menanggapi soal kebocoran anggarana ini meminta Prabowo menunjukkan bukti dan menantang untuk melapor ke KPK.
(ameera/arrahmah.com)
