WASHINGTON (Arrahmah.com) – Pemerintahan Biden akan menambahkan lebih dari 10 perusahaan Cina ke daftar hitam ekonomi pada Jumat (9/7/2021) karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pengawasan teknologi tingkat tinggi di Xinjiang, dua sumber mengatakan kepada kantor berita Reuters.
Tindakan Departemen Perdagangan AS mengikuti penambahan lima perusahaan lain dan entitas Cina lainnya ke daftar hitam atas tuduhan kerja paksa di wilayah barat jauh negara Tiongkok itu.
Penambahan Daftar Entitas Departemen Perdagangan adalah bagian dari upaya pemerintahan Biden untuk meminta pertanggungjawaban Cina atas pelanggaran hak asasi manusia, kata sumber tersebut.
Cina menolak tuduhan genosida dan kerja paksa di Xinjiang dan mengatakan kebijakannya diperlukan untuk membasmi separatis dan “ekstremis agama” yang diklaim membahayakan sebagian besar etnis Muslim Uighur dan Han, kelompok etnis terbesar di Cina.
Kedutaan Cina di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait hal ini.
Salah satu sumber mengatakan departemen berencana untuk menambahkan 14 perusahaan Cina ke Daftar Entitas untuk pelanggaran yang dilaporkan di Xinjiang.
Identitas perusahaan yang ditambahkan tidak segera diketahui. Beberapa perusahaan dari negara lain juga akan ditambahkan ke daftar hitam departemen segera pada Jumat (9/7). (Althaf/arrahmah.com)
