JENEWA (Arrahmah.com) – Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pada Sabtu (8/1/2022) bahwa pihaknya akan mengundang para pemimpin militer Sudan, partai politik, dan kelompok lain untuk mengambil bagian dalam “proses politik” yang bertujuan untuk mengakhiri krisis yang dipicu oleh kudeta pada Oktober.
Mediasi PBB dalam beberapa minggu setelah kudeta berhasil mengembalikan Perdana Menteri Abdalla Hamdok, tetapi pengunduran dirinya pekan lalu memperdalam ketidakpastian seputar masa depan politik Sudan dan transisi menuju pemilihan yang dijadwalkan pada 2023.
Komite perlawanan berbasis lingkungan, partai politik, dan kelompok pro-demokrasi lainnya telah melakukan kampanye protes yang sedang berlangsung di bawah slogan “tidak ada negosiasi”, dan tindakan keras pasukan keamanan telah menewaskan sedikitnya 60 orang.
Kecuali jika jalur baru menuju transisi dan pemilihan yang kredibel dapat dipetakan, kemungkinan lebih banyak ketidakstabilan di dalam dan di luar perbatasan Sudan, tutur para analis dan diplomat.
“Semua tindakan yang diambil hingga saat ini belum berhasil memulihkan jalannya transformasi ini,” kata Perwakilan Khusus PBB Volker Perthes dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan peluncuran proses yang difasilitasi oleh PBB.
“Kekerasan berulang terhadap pengunjuk rasa yang sebagian besar damai hanya memperdalam ketidakpercayaan di antara semua partai politik di Sudan,” tambahnya.
Militer Sudan, gerakan bersenjata, partai politik, masyarakat sipil, dan komite perlawanan akan diundang untuk berpartisipasi, kata pernyataan PBB. (Althaf/arrahmah.com)
