KABUL (Arrahmah.id) — Perdana Menteri Afghanistan yang ditunjuk Taliban, Mohammad Hasan Akhund, berseru kepada dunia internasional, terutama negara-negara Islam, untuk mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan, sebagaimana dilansir Reuters (19/1/2022).
Akhund menambahkan, semua persyaratan telah dipenuhi. Akhund ditunjuk sebagai Perdana Menteri Afghanistan oleh Taliban pada September 2021.
“Saya meminta semua pemerintah, terutama negara-negara Islam, bahwa mereka harus memberikan pengakuan,” kata Akhund.
Sejauh ini, komunitas internasional masih belum mengakui pemerintahan Taliban yang mengambil alih Afghanistan pada Agustus 2021.
Sedangkan negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) telah membekukan aset perbankan Afghanistan senilai miliaran dollar AS dan memangkas dana pembangunan yang pernah menjadi tulang punggung perekonomian Afghanistan.
Dalam konferensi pers tersebut, Akhund juga meminta agar komunitas internasional melonggarkan pembatasan uang ke negara itu.
Dia menambahkan, pembekuan dana Afghanistan membuat negara tersebut mengalami krisis ekonomi.
“Bantuan jangka pendek bukanlah solusi, kita harus berusaha mencari cara untuk menyelesaikan masalah secara mendasar,” kata Akhund.
Sejauh ini, komunitas internasional telah meningkatkan bantuan kemanusiaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan paling dasar rakyat Afghanistan.
Ketika negara itu menghadapi krisis uang tunai dan perekomian yang memburuk selama musim dingin yang keras, jutaan orang jatuh ke dalam kemiskinan.
Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons juga menghadiri konferensi pers tersebut.
Dia mengatakan, krisis ekonomi Afghanistan adalah masalah serius yang perlu ditangani oleh semua negara.
“PBB sedang bekerja untuk merevitalisasi ekonomi Afghanistan dan secara mendasar mengatasi masalah ekonomi Afghanistan,” tutur Lyons.
Menteri Luar Negeri Afghanistan yang ditunjuk Taliban, Amir Khan Muttaqi, berujar bahwa pemerintah sedang mencari hubungan ekonomi dengan masyarakat internasional.
“Bantuan kemanusiaan adalah solusi jangka pendek untuk masalah ekonomi, tetapi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dalam jangka panjang adalah pelaksanaan proyek infrastruktur,” ujar Muttaqi. (hanoum/arrahmah.id)