![Khalil Haqqani, salah satu pejabat Taliban yang disanksi PBB, ketika berada di masjid Pul-i-Khishti Kabul, Agustus 2021. [Foto : Victor J Blue]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2022/08/Taliban-Meminta-PBB-Hapuskan-Sanksi-Pada-Pejabat-Tinggi-Mereka.jpg?fit=1440%2C960&ssl=1)
KABUL (Arrahmah.id) — Taliban menuntut agar United Nations Security Council (UNSC) menghapus semua sanksi-sanksi yang diberlakukan pada pejabat tinggi Taliban. Mereka meminta agar para pejabat itu diizinkan melakukan perjalanan agar bisa melakukan dialog dan membangun hubungan dengan dunia.
Dilansir RT (21/8/2022), permintaan itu diungkap dalam sebuah pernyataan yang dipublikasi pada Sabtu, 20 Agustus 2022. Juru bicara Taliban menyerukan pada Dewan Keamanan PBB agar jangan menggunakan sanksi-sanksi sebagai alat untuk menekan.
BacaJuga
Seruan itu disampaikan Taliban setelah sehari sebelumnya Dewan Keamanan PBB gagal mencapai sebuah kata sepakat untuk mengizinkan 13 pejabat senior di Taliban melakukan perjalanan ke luar negeri sehingga mereka bisa menghadiri acara perundingan dan konferensi. PBB sebaliknya memutuskan untuk memperpajang sanksi-sanksi pada 13 pejabat Taliban tersebut.
Sekitar 135 pejabat di Taliban terkena larangan melakukan perjalanan. Bukan hanya itu, asset-aset mereka pun dibekukan oleh UNSC sejak 2011. Namun pengecualian diberikan pada 2019 untuk 13 pejabat di Taliban sehingga mereka bisa menggelar pembicaraan damai di Qatar.
Kekuasaan Pemerintah Afghanistan ke Taliban setelah Amerika Serikat menarik semua pasukan yang ada di sana pada tahun lalu.
Amerika Serikat telah mengajukan proposal agar ke-13 pejabat tinggi Taliban tersebut kembali diperbolehkan melakukan perjalanan. Dari jumlah itu, hanya 6 pejabat yang boleh bepergian ke Qatar.
Sedangkan Rusia dan Cina menyarankan agar izin untuk melakukan perjalanan bagi ke-13 pejabat tinggi Taliban tersebut diperpanjang lagi selama 90 hari saja. Namun itu pun, hanya untuk perjalanan ke Rusia, Cina, Qatar dan wilayah lain di sejumlah negara.
Diplomat-diplomat dari Barat menyebut Taliban sudah gagal membentuk sebuah pemerintahan multi-etnik dan menghalang-halangi hak-hak perempuan. Dengan begitu, mereka berhak dikenai larangan bepergian. (hanoum/arrahmah.id)
