DOHA (Arrahmah.id) – Perwakilan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat telah bertemu dengan perwakilan Taliban ketika kelompok itu berusaha untuk membuka dana cadangan yang dibekukan AS, untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang mengerikan di Afghanistan.
Delegasi Afghanistan yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi pada Rabu (16/2/2022) mengadakan pembicaraan hari kedua dengan diplomat dari 16 negara Eropa di ibu kota Qatar, Doha, lansir Al Jazeera.
“Semua peserta berjanji untuk melakukan semua upaya yang mungkin untuk kesejahteraan rakyat Afghanistan secara keseluruhan,” bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh Taliban, menambahkan bahwa masyarakat internasional siap untuk mengambil “langkah-langkah efektif di bidang bantuan kemanusiaan”.
Namun pernyataan tersebut tidak memberikan rincian spesifik tentang langkah-langkah yang akan diambil oleh masyarakat internasional.
Thomas Niklasson, perwakilan khusus UE untuk Afghanistan, yang juga menghadiri pembicaraan tersebut, mengatakan bahwa blok tersebut tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan sebesar 500 juta euro ($569 juta) melalui PBB dan organisasi kemanusiaan.
Taliban masih belum diakui oleh negara mana pun dan banyak pejabat seniornya masih berada di bawah sanksi Barat dan PBB. Negara ini juga terputus dari lembaga keuangan internasional, yang telah memicu krisis perbankan.
Pembicaraan itu terjadi beberapa minggu setelah kelompok bersenjata itu bertemu dengan diplomat Barat di ibu kota Norwegia, Oslo, di mana masalah hak asasi manusia dan kebutuhan akan bantuan kemanusiaan dibahas.
Niklasson dalam sebuah posting Twitter menambahkan bahwa Taliban menyatakan “komitmen untuk membuka sekolah dasar dan menengah untuk anak laki-laki dan perempuan di seluruh negeri paling lambat Maret”.
Pemerintah yang dipimpin Taliban dicengkeram krisis kemanusiaan yang memburuk dengan cepat di mana 97 persen populasi berisiko tenggelam di bawah garis kemiskinan, menurut proyeksi UNDP.
Kelompok yang merebut kekuasaan pada Agustus tahun lalu dengan menggulingkan pemerintahan Presiden Ashraf Ghani yang didukung Barat, juga berusaha mencairkan miliaran dolar uang yang dibekukan oleh Barat.
Tetapi negara-negara Barat dan lembaga keuangan internasional telah mengaitkan pembebasan dana tersebut dengan perbaikan catatan hak asasi manusia negara itu, terutama mengenai perempuan.
Pekan lalu, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa sekitar $7 miliar dana cadangan Afghanistan yang disimpan di AS akan dibagi antara dana untuk membantu Afghanistan dan untuk memberi kompensasi kepada para korban serangan 11 September 2001.
“Tidak dapat diterima oleh kami untuk menghabiskan uang ini untuk bantuan kemanusiaan atau kompensasi,” kata Muttaqi dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Rabu.
Jutaan dolar bantuan yang dijanjikan oleh Barat akan disalurkan melalui mekanisme khusus, yang berarti dana tersebut tidak akan melalui departemen pemerintah. (haninmazaya/arrahmah.id)
