MOGADISHU (Arrahmah.com) – Sebuah laporan PBB menyebutkan kemungkinan serangan mujahidin Asy-Syabaab Somalia terhadap kantor PBB di ibukota Somalia, Mogadishu. Serangan itu diperkirakan mengikuti kesuksesan serangan mujahidin Asy-Syabaab terhadap pusat bisnis Yahudi Mall West Gate di ibukota Kenya, Nairobi, dilansir Foreign Policy pada Sabtu (19/10/2013).
Kantor PBB di ibukota Mogadishu berada dalam lokasi dengan pengamanan ekstra ketat dari pasukan penjajah salibis Uni Afrika dan pasukan rezim sekuler Somalia. Kantor PBB di Mogadishu selama ini menjadi markas para perwira militer AS dan Barat mengendalikan operasi perang melawan “teroris” mujahidin Asy-Syabaab.
Meski berada dalam wilayah dengan pengamanan ekstra ketat, mujahidin Asy-Syabaab pernah sukses menembusnya dan melakukan serangan mematikan pada 19 Juni 2013 lalu. Serangan bom mobil disusul serangan ke bagian dalam kantor PBB itu melibatkan sejumlah mujahidin Asy-Syabaab dan menewaskan belasan perwira militer AS, Barat dan Uni Afrika.
Los Angeles Times mengutip dari para pejabat PBB yang mengatakan pada Senin (7/10/2013) bahwa analis keamanan mereka telah menerima informasi bahwa tahun ini salah seorang komandan lapangan mujahidin Asy-Syabaab, Abdul Qadir Mohammed Abdul Qadir alias Ikrima telah memerintahkan serangan terhadap dua kantor PBB di Mogadishu.
Laporan PBB menyebutkan saat dua tahun lalu mujahidin Asy-Syabaab mengundurkan diri dari kota-kota dan melakukan perang gerilya, dunia internasional mengira kekuatan Asy-Syabaab telah melemah. Namun kini terbukti mujahidin Asy-Syabaab lebih kuat dan lebih berbahaya dari waktu-waktu sebelumnya.
Laporn PBB mengindikasikan mujahidin Asy-Syabaab akan mudah menyerang kantor PBB di Mogadishu setelah mereka sukses menyerang kepentingan-kepentingan ekonomi Barat di Nairobi yang memiliki pengamanan lebih ketat daripada Mogadishu.
Sekjen PBB Ban Ki-moon telah meminta kiriman tambahan ribuan pasukan “bayaran” ke Mogadishu untuk menjaga keamanan para staf PBB.
Pakar masalah Somalia pada Komisi Atlantik, J. Pieter Pham, mengomentari bahwa pengiriman tambahan pasukan akan menciptakan keamanan untuk jangka waktu pendek. Setelahnya kondisi akan kembali seperti sedia kala dan mujahidin Asy-Syabaab akan mengendalikan keadaan.
Pam menggaris bawahi akar masalahnya pada dukungan PBB terhadap pemerintahan Hasan Shaikh Mohammud yang tidak memiliki legitimasi politik di kalangan mayoritas rakyat Somalia. Para pejabat dan tokoh yang mendirikan pemeritahan Somalia saat ini tidak memegang kendali apapun di tengah masyarakat.
Secara de jure pemerintahan resmi Somalia yang diakui oleh dunia internasional dijalankan oleh Presiden Hasan Shaikh Mohammud. Secara de facto pemerintahannya hanya berkuasa di beberapa kilometer wilayah ibukota Mogadishu. Ia berkuasa dengan dukungan pasukan salibis Uni Afrika dan Barat. Sementara itu sebagian besar wilayah di Somalia dan pemerintahannya dijalankan oleh mujahidin Asy-Syabaab. (muhibalmajdi/arrahmah.com)
