BANDUNG (Arrahmah.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, industri kapal Indonesia belum siap mendukung sektor kemaritiman. Inilah alasan mengapa Jokowi mengimpor 2.500 kapal Cina. Pernyataan ini bukanlah mengada-ada, dan ucapan ini secara real didapatinya karena langsung terjun ke lapangan. “Jauh sekali, saya ngomong apa adanya,” kata Jokowi di Bandung, Senin (12/1/2015).
Kendati demikian, pemerintahan tentu tidak akan tinggal diam. Untuk itu, Jokowi berencana untuk menyuntikkan modal serta memindahkan lokasi tersebut untuk diperluas, sehingga produksinya dapat berkembang. “Kalau disuntik modal atau pindah, karena masih kurang luasnya produksi. Pengembangan ke depan untuk 50 tahun bisa di set up sekarang,” paparnya.
Jokowi mengaku, kesimpulan ini sebagai hasil kunjungannya ketika melihat kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Surabaya, Jawa Timur. Ketika itu, Jokowi mengunjungi BUMN pembuat kapal, yakni PT PAL (Persero) dan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
Menurut dia, hal ini dilihat dari alur produksi kedua BUMN ini masih jauh untuk mendorong industri pertahanan yang bertujuan membantu sektor kemaritiman. “Semuanya terutama untuk ketahanan dengan maritim kita dorong, waktu saya ke Surabaya, lihat produksi PT PAL dan PT Dok, memang kita lihat alur produksi masih jauh dibandingkan Pindad (Persero),” ucap Jokowi.
Sebagai informasi, Jokowi pada hari ini juga blusukan ke BUMN persenjataan PT Pindad (Persero) dan BUMN pesawat terbang PT Dirgantara Indonesia (Persero). Hal ini dilakukan sebagai upaya mendorong industri pertanahan untuk membantu sektor kemaritiman.
Soal impor produk Cina, Jokowi sepertinya tidak kapok menggunakan produk dari Cina. Saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi ingin mengimpor 4.000 bus dari Cina. Namun, saat itu DPRD hanya mengizinkan 1.000 bis. Saat bus-bus ini tiba di Jakarta, ditemukan fakta bahwa produk ini banyak yang rusak dan ditemukan bagian-bagian mesin yang karatan, sehingga sangat merugikan Pemerintah dan masyarakat Jakarta.
Meski produk dari Cina sangat mengecewakan, Jokowi masih tetap ingin menggunakan produk dari negeri komunis tersebut. Ini terlihat dengan rencana pemerintahan Joko Widodo mengimpor 500-2500 kapal dari Cina untuk memenuhi kebutuhan tol laut. Salah satu program unggulannya Jokowi-JK.
Namun, kebijakan tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak. Karena rencana ini dinilai sebagai bentuk menganak tirikan industri perkapalan dalam negeri. Menurut Direktur Utama PT. Industri Kapal Indonesia (IKI), Saiful A Bandung Bismono, sikap tersebut dinilai akan mengancam produksi kapal nasional yang saat ini tengah bergairah. Bahkan dengan rencana tersebut bisa saja mematikan produksi kapal.
Hal senada juga dilontarkan oleh Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam yang mengatakan bahwa rencana impor kapal tersebut sangat memprihatinkan dan meresahkan pelaku usaha galangan kapal nasional. “Siapa bilang galangan kapal nasional tidak mampu membangun kapal? Silakan pesan, dan kalau jelas syarat pembayarannya, kami akan laksanakan pembangunan kapal-kapal tersebut,” ujar Eddy. (azm/fn/arrahmah.com)
