Amnesty International Desak Polri Usut Tuntas Otak Pelaku Pembubaran Paksa Diskusi
JAKARTA (Arrahmah.id) - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak Polri mengusut tuntas semua pelaku pembubaran paksa acara diskusi ...
JAKARTA (Arrahmah.id) - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak Polri mengusut tuntas semua pelaku pembubaran paksa acara diskusi ...
JAKARTA (Arrahmah.id) - Polda Metro Jaya menetapkan dua tersangka pembubaran diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grandkemang, Jakarta Selatan, ...
JAKARTA (Arrahmah.id) - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengungkapkan acara diskusi yang dihadirinya bersama sejumlah aktivis dibubarkan paksa ...
JAKARTA (Arrahmah.id) - Terungkapnya akun Kaskus Fufufafa makin menguatkan pandangan bahwa Gibran Rakabuming Raka memang tidak layak dilantik sebagai Wakil ...
JAKARTA (Arrahmah.id) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diminta untuk menjelaskan kepada publik mengenai dirinya yang rangkap sebanyak 30 jabatan. ...
LAMPUNG (Arrahmah.id) - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun hadir pada sidang ketujuh Kasus Aktivis Perempuan Bunda Merry, Pengadilan Negeri ...
JAKARTA (Arrahmah.id) - PakarHukum Tata Negara, Refly Harun, mengatakan keterlibatan Munarman dalam kasus terorisme di Medan sulit dibuktikan jika dilihat ...
JAKARTA (Arrahmah.com) - Pakar hukum tata Negara Refly Harun menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus untuk mengusut dugaan korupsi tes ...
JAKARTA (Arrahmah.com) - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberikan penilain terhadap sosok hakim yang menjatuhkan vonis 4 tahun kepada ...
JAKARTA (Arrahmah.com) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan melakukan banding terkait putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur terhadap ...
JAKARTA (Arrahmah.com) - Habib Rizieq Syihab menghadirkan dua saksi ahli dalam sidang perkara kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung Kabupaten ...
JAKARTA (Arrahmah.com) - Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai tuntutan massa aksi 1812 sangat masuk akal. Aksi 1812 digagas ...
JAKARTA (Arrahmah.com) – Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan tidak perlu adanya pasal khusus terkait dengan penghinaan presiden. Menurutnya, ...
© Copyright 2005 - 2024 Arrahmah Media Network. All rights reserved.