BRUSSELS (Arrahmah.com) – Aung San Suu Kyi pada Selasa (2/5/2017) menolak sebuah keputusan dewan HAM PBB untuk menyelidiki tuduhan kejahatan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya, lansir News18.
Badan PBB tersebut menyetujui pada Maret untuk mengirimkan sebuah misi pencarian fakta ke negara Asia Tenggara ini atas klaim pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan di negara bagian Rakhine.
BacaJuga
“Kami tidak setuju dengan putusan tersebut,” kata Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, dalam sebuah konferensi pers dengan kepala diplomatik Uni Eropa Federica Mogherini saat berkunjung ke Brussels, ketika ditanya mengenai penyelidikan tersebut.
“Kami telah mengundurkan diri karena kami pikir bahwa resolusi tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.”
Peraih Nobel ini mengatakan bahwa negara tersebut akan “senang menerima” rekomendasi yang “sesuai dengan kebutuhan riil kawasannya”.
“Akan tetapi kenyataannya rekomendasi tersebut hanya akan memecah dua komunitas di Rakhine yang tidak akan kami terima, karena resolusi ini kami nilai tidak akan membantu menyelesaikan masalah yang timbul setiap saat.”
Sementara itu Suu Kyi menepis anggapan bahwa dia atau pejabat Myanmar lainnya sengaja mengabaikan kekejaman yang terjadi di wilayah konflik tersebut.
“Saya tidak mengerti apa yang anda maksud bahwa kami sama sekali tidak peduli dengan tuduhan kekejaman yang terjadi di Rakhine,” klaimnya.
“Kami telah menyelidiki mereka dan telah mengambil tindakan,” lanjutnya.
Mogherini meminta Myanmar untuk mendukung penyelidikan PBB tersebut. “Pembentukan misi pencarian fakta adalah satu dari sedikit isu ketidaksepakatan di antara kita,” katanya bersama Suu Kyi.
“Langkah ini dapat berkontribusi dalam membangun fakta-fakta di masa lalu, asalkan kita sepenuhnya menyetujui perlunya bekerja sama dalam perjalanan ke depan,” katanya.
Penyelidik PBB mengatakan bahwa tindakan keras tersebut mungkin berarti kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis.
Namun Suu Kyi dengan entengnya mengatakan kepada BBC awal bulan ini: “Saya kira, tidak ada pembersihan etnis yang terjadi di negeri kami.” (althaf/arrahmah.com)
