![Seorang karyawan TV Al-Jazeera di Yerusalem pada 31 Juli 2017. [Foto: AHMAD GHARABLI/AFP]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2025/01/Susul-Israel-Otoritas-Palestina-Larang-al-Jazeera-di-Tepi-Barat.webp?fit=2048%2C1365&ssl=1)
TEPI BARAT (Arrahmah.id) — Otoritas Palestina atau Palestinian Authority (PA) di Ramallah memerintahkan media Al Jazeera untuk menghentikan seluruh siarannya di seluruh wilayah Palestina terhitung sejak Rabu (1/1/2025). Keputusan ini diambil, karena Al Jazeera — jaringan media yang berbasis di Doha, Qatar — disebut menyiarkan tayangan yang ‘menghasut’.
“Komite kementerian yang terdiri dari Kementerian Budaya, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Komunikasi telah memutuskan untuk menghentikan semua tayangan dan membekukan sementara aktivitas Al Jazeera, baik itu satelit dan kantornya di Palestina,” kata kantor berita Wafa, dikutip dari AFP (2/1).
“Keputusan ini termasuk menghentikan sementara kerja-kerja wartawan, karyawan dan kru yang terafiliasi dengan Al Jazeera sampai status mereka ditinjau lagi karena melanggar hukum dan regulasi Palestina,” tambah keterangan kementerian itu.
Otoritas Palestina juga menyebut, konten-konten Al Jazeera mengandung hasutan dan kadang melaporkan misinformasi. Bahkan otoritas Palestina menyebut Al Jazeera kadang ikut campur dalam urusan internal Palestina.
Terkait dengan keputusan otoritas Palestina, seorang karyawan Al Jazeera telah berkontak dengan AFP, dan mengkonfirmasi bahwa kantor mereka di Ramallah telah mendapat perintah penangguhan pada Rabu itu.
Tensi antara Al Jazeera dan otoritas Palestina yang dipimpin oleh organisasi Fatah, yang dipimpin Presiden Mahmud Abbas memang tengah meninggi pada beberapa pekan terakhir. Hal ini terkait dengan bentrokan antara aparat keamanan Palestina dan kelompok perlawanan di Jenin.
Sebelumnya, tentara Israel sempat menyerbu kantor Al Jazeera di Ramallah. Israel sendiri juga melarang penyiaran Al Jazeera di Israel karena pertentangan yang panjang dengan pemerintahan Benjamin Netanyahu.
Kondisinya semakin memburuk sejak perang di Gaza setahun belakangan.
Sejauh ini, banyak rakyat Palestina merasa kecewa dengan kinerja PA. Namun, PA tetap memiliki legitimasi sebagai representasi resmi Palestina, terutama dalam negosiasi internasional.
Mahmoud Abbas menjabat sebagai Presiden Otoritas Palestina sejak 2005, menggantikan Yasser Arafat setelah wafat. (hanoum/arrahmah.id)
