JAKARTA (Arrahmah.com) – Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 1-7 Juni 2011 yang melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi, menggunakan teknik wawancara tatap muka mengungkapkan bahwa pandangan publik terhadap tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurun.
Peneliti Senior LSI Sunarto dalam keterangan pers di Jakarta, Ahad (26/6/2011) mengatakan, tingkat kesalahan survey tersebut adalah 2,9 persen.
Sunarto yang juga menjabat sebagai Direktur Lingkaran Survei Kebijakan Publik (LSKP) mengatakan penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap SBY mencapai 9,5 persen, yaitu dari tingkat kepuasaan sebanyak 56,7 persen pada Januari 2011 menjadi 47,2 persen pada Juni 2011.
BacaJuga
“Tapi kepuasan pemilih atas kinerja SBY di di desa mencapai 52,5 persen atau lebih tinggi dibanding responden di kota yang hanya 38,9 persen,” katanya.
Persentasi responden yang terlibat dalam survey yang mengaku puas dengan kinerja SBY dengan latar belakang pendidikan tinggi (39,5 persen), pendididikan SLTA (44,1 persen), pendidikan SLTP (50,3 persen) dan pendidikan SD (54,0 persen).
Sunarto menjelaskan, kepuasan responden atas kinerja SBY disumbang oleh beberapa faktor, yakni itu tingkat kepuasan masyarakat atas dinamika ekonomi nasional, dinamika keadaan politik nasional, dinamika keadaan penegakan hukum nasional dan keamanan nasional saat ini.
Tingkat kepuasan publik atas kinerja SBY di bidang ekonomi, pada Juni 2011 mencapai 35,7 persen, di bidang politik (33,9 persen), di bidang penegakan hukum nasional (33,1 persen) dan di bidang keamanan nasional ( 14,9 persen).
Sunarto berpendapat penyebab menurunnya persepsi tingkat kepuasan publik atas kinerja SBY, antara lain banyaknya kasus bersar yang belum tuntas ditangani pemerintah, seperti kasus Bank Century, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, kasus dugaan suap atas Nazaruddin.
Selain itu, SBY dianggap tidak memiliki operator politik untuk membantunya menuntaskan masalah. Sunarto mengatakan sebagai seorang presiden, SBY tentu berbicara pada level umum, sedangkan operator politiknya bertugas menuntaskan masalah secara mendetail. (ans/arrahmah.com)
