DAMASKUS (Arrahmah.com) – Pemerintah Suriah mengatakan bahwa laporan terbaru yang dirilis oleh badan hak asasi PBB mengenai kerusuhan yang berlangsung selama berbulan-bulan di negara Timur Tengah itu adalah “menyesatkan dan dipolitisasi”.
Dalam surat yang ditujukan kepada Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Dewan HAM PBB pada hari Kamis (22/12//2011), Suriah menuduh badan HAM itu mengikuti rencana negara-negara tertentu yang anti-Suriah dan berusaha untuk campur tangan dalam urusan Suriah di bawah dalih melindungi warga sipil.
Pada tanggal 2 Desember, Dewan HAM PBB mengecam Suriah dan mendesak pihak internasional bertindak lebih keras terhadap pemerintah Bashar al-Assad atas pelanggaran HAM yang “berat dan sistematis” yang dilakukan oleh aparat terhadap pengunjuk rasa sipil.
Menurut pemerintah Suriah, lebih dari 2.000 anggota pasukan keamanan Suriah telah tewas selama berbulan-bulan di negara ini.
“Suriah telah bekerja sama dengan semua badan PBB dan memberikan mereka banyak dokumen dan informasi mengenai situasi di Suriah, tapi semua itu diabaikan,” kata surat yang dibuat oleh pemerintah Suriah.
Di akhir surat itu Suriah menyatakan bahwa krisis di negerinya hanya bisa diselesaikan dengan mengadakan dialog nasional dan melaksanakan reformasi. (althaf/arrahmah.com)
