MOGADISHU (Arrahmah.id) — Draf surat dari Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menawarkan akses eksklusif ke pangkalan udara dan pelabuhan bocor. Hal tersebut telah memicu kembali ketegangan antara pemerintah Somalia dan wilayah yang memisahkan diri Somaliland.
Dalam surat tersebut, seperti AP (2/4/2025), Somalia menawarkan “kendali operasional eksklusif” atas pangkalan udara Berbera dan Baledogle serta pelabuhan Berbera dan Bosaso untuk “mendukung keterlibatan AS di wilayah tersebut.”
Selama bertahun-tahun, AS telah membantu pasukan Somalia dengan serangan udara dan dukungan lain terhadap kelompok militan asy Syabaab dan Islamic State (ISIS).
Surat tersebut, tertanggal 16 Maret dan bocor di media sosial pekan lalu, berbicara tentang “memastikan akses militer dan logistik tanpa gangguan sambil mencegah pesaing eksternal membangun kehadiran di koridor kritis ini.” Surat tersebut dikonfirmasi sebagai “draf asli” oleh seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Somalia, yang berbicara dengan syarat anonim karena ia tidak berwenang memberikan wawancara pers.
Pejabat tersebut tidak yakin apakah surat terakhir, yang berisi penawaran yang sama, telah dikirim. Seorang juru bicara Kedutaan Besar AS menolak berkomentar.
Salah satu pelabuhan, Berbera, berada di kota penting yang terletak di Somaliland, yang telah lama menyatakan diri sebagai negara merdeka dan belum mendapat pengakuan internasional.
Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi, yang berbicara dalam pidato Idul Fitri pada hari Sabtu di Hargeisa, menyebut langkah presiden Somalia itu “berbahaya.”
Abdullahi memperingatkan masyarakat internasional agar tidak disesatkan dan menegaskan kembali bahwa negara mana pun yang ingin terlibat dengan Berbera harus melakukannya melalui kepemimpinan terpilih Somaliland.
“Somaliland memerintah dirinya sendiri, mengendalikan wilayah darat, laut, dan udaranya sendiri, dan membuat keputusannya sendiri,” katanya.
Somaliland, bekas protektorat Inggris, mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia pada tahun 1991 setelah runtuhnya pemerintah pusat. Negara ini memiliki pemerintahan, pasukan keamanan, dan mata uangnya sendiri serta telah menyelenggarakan pemilihan umum.
Insiden tersebut menggarisbawahi geopolitik yang kompleks di wilayah tersebut.
Tahun lalu Somaliland menandatangani perjanjian dengan negara tetangga Ethiopia, negara yang terkurung daratan, yang memberinya akses ke laut untuk membangun pelabuhan. Somalia mengutuk perjanjian tersebut dan mengkritik Ethiopia atas apa yang disebutnya sebagai campur tangan.
Pemerintah federal Somalia juga menghadapi ketidakpastian atas hubungannya dengan Puntland, wilayah semi-otonom yang kota pelabuhannya, Bosaso, disebutkan dalam draf yang bocor. Puntland belum berkomentar. (hanoum/arrahmah.id)